Dibahas Kemungkinan Dana Rp130 Triliun dari Danantara Juga Bisa untuk KPR Selain KUR
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memfasilitasi diskusi awal dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), lembaga investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, mengenai penggunaan dana Rp130 triliun dari Danantara untuk program 3 juta rumah.
Sebelumnya melalui pembicaraan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan dengan CEO Danantara Rosan Roeslani, dukungan dana dari Danantara itu disebut akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang perumahan.
Yaitu, mendukung pembiayaan para pengembang kecil yang membangun sejumlah kecil rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik rumah untuk ditinggali maupun untuk usaha, alias kredit produktif.
Mengutip keterangan tertulis Kementerian PKP awal pekan ini, diskusi itu merupakan langkah konkret awal untuk mengembangkan skema pembiayaan melalui KUR untuk mendukung pencapaian target program 3 juta rumah.
“Komitmen dana Rp130 triliun untuk program 3 juta rumah dari Danantara itu, bertujuan mendorong desain kebijakan KUR sektor perumahan agar lebih inklusif,” kata Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.
Saat ini pihaknya bersama BP Tapera, Danantara, dan Himbara telah membentuk working group lintas sektor untuk merancang skema teknis, produk pembiayaan, dan kemungkinan penyesuaian regulasinya.
Menurut Budi, KUR sektor perumahan sudah berjalan untuk sisi penyediaan (supply), melalui pengembang kecil yang membangun rumah skala 5–6 unit, hingga dukungan untuk pembangunan homestay, rumah kontrakan, dan kos-kosan yang masuk kategori produktif.
“Nah, yang sedang kita bahas adalah kemungkinan skema KUR untuk sisi permintaan (demand). Misalnya, untuk KPR, renovasi rumah, atau bangun rumah secara mandiri. Ini perlu dikaji karena sifatnya konsumtif,” ujar Budi.
Ia juga menyoroti peran UMKM yang beroperasi dari rumah, seperti warung atau toko, yang sejatinya juga layak mendapatkan fasilitas KUR untuk renovasi dan perluasan ruang usaha berbasis hunian.
Baca juga: Total Anggaran Subsidi FLPP Tahun Ini Tersedia Rp43 Triliun
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, fleksibilitas dan keberpihakan dalam desain skema pembiayaan sangat penting, agar KUR sektor perumahan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Diskusi menghasilkan komitmen awal untuk merumuskan segera rekomendasi teknis, bentuk produk pembiayaan KUR perumahan, serta regulasi yang perlu ditetapkan atau disesuaikan.
“Targetnya agar program bisa berjalan cepat, dengan penyesuaian kebijakan seminimal mungkin. Kita harap tidak perlu revisi regulasi yang besar, cukup dengan sinergi dan perumusan program yang tepat sasaran,” tutur Budi.
CEO Danantara Rosan Roeslani awal Mei di Jakarta mengungkapkan, Danantara akan mengucurkan investasi (pembiayaan) untuk sektor perumahan senilai Rp130 triliun tahun ini dan sudah menyiapkan skemanya.
Ia mengklaim, bank-bank BUMN merespons positif rencana investasi itu karena kredit atau pembiayaan yang akan diberikan mempunyai jaminan dari rumah-rumah yang mendapatkan pembiayaan.
“Saya yakin (dukungan pembiayaan Rp130 triliun) itu akan berdampak positif. Bukan hanya ke perekonomian Indonesia, tapi juga rakyat yang sangat berbahagia dengan program rumah subsidi yang diinisiasi Kementerian PKP,” kata pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi itu.