Untuk Rumah Rakyat Menteri PKP Minta Proses SLIK Disederhanakan, OJK Bentuk Satgas KPR Subsidi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae di kantor OJK, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Pertemuan membahas penyelarasan dan penyederhanaan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), guna mendukung percepatan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pertemuan itu Menteri Maruarar (Ara) didampingi para ketua umum asosiasi pengembang perumahan.
Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara regulator, industri perbankan, dan pelaku usaha perumahan agar ekosistem pembiayaan perumahan rakyat berjalan optimal.
“Saya mengapresiasi komitmen OJK dan dunia perbankan dalam mendukung program rumah subsidi. Kami ingin memastikan proses pengajuan KPR subsidi tidak terhambat, hanya karena faktor administratif dalam sistem SLIK, padahal aturannya sudah jelas,” kata Ara sebagaimana dikutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP.
SLIK (dulu BI checking) menampung data keuangan debitur perbankan yang mengalami masalah cicilan kredit. Debitur yang kreditnya bermasalah, sekecil apapun, dan terdata dalam SLIK, menjadi sulit mendapatkan kredit berikutnya.
Menjawab Ara, Dian menjelaskan OJK telah menerbitkan surat edaran ke seluruh perbankan, yang menegaskan bahwa data dalam sistem SLIK tidak boleh menjadi penghambat dalam penyaluran KPR subsidi.
“SLIK tidak seharusnya menjadi alasan utama penolakan pengajuan kredit rumah subsidi. Untuk mengantisipasi persoalan di lapangan, kami sudah membentuk Satgas Khusus Penanganan KPR Subsidi,” ungkap Dian.
Satgas itu, lanjutnya, dapat menerima pengaduan masyarakat, khususnya calon debitur KPR subsidi yang pengajuan kreditnya ditolak bank. MBR dapat melapor melalui kanal resmi OJK di nomor 157.
Baca juga: Banyak Pengajuan KPR Ditolak Bank Gegara Pinjol, OJK Bilang Begini
OJK juga tengah mengkaji regulasi agar proses penyaluran KPR subsidi bisa makin cepat dan efisien. Semua data pengaduan dan laporan penolakan KPR subsidi dari berbagai bank, akan dihimpun dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
Ara menegaskan pentingnya transparansi dan kemudahan akses dalam program perumahan rakyat. Ia menyambut baik langkah OJK dalam membentuk satgas, dan mengajak semua pihak menjaga ekosistem perumahan yang sehat, inklusif, dan berkeadilan.
“Kita ingin pastikan, rakyat yang berhak mendapatkan rumah subsidi tidak terkendala hanya karena persoalan teknis. Ekosistem perumahan harus kita jaga bersama antara regulator, bank, dan pengembang,” pungkas Menteri Ara.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan apresiasi atas keterbukaan OJK dalam menerima masukan dari para pengembang. “Alhamdulillah, diskusi berjalan terbuka dan penuh itikad baik. Kami harap solusi konkret segera ditindaklanjuti, guna mengurangi beban masyarakat dalam mengakses KPR subsidi,” ujarnya.