Menteri PKP Akan Launching 25.000 Rumah Subsidi September, Dihadiri Presiden
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Pertemuan membahas sejumlah program strategis bidang perumahan, termasuk rencana peluncuran rumah subsidi secara masif dan terobosan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.
“Yang pertama tadi saya laporkan, kami akan membuat acara di bulan September, launching rumah subsidi secara masif,” kata Maruarar (Ara) kepada pers usai pertemuan sebagimana dikutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
Ara menyatakan, peluncuran rumah subsidi secara masif itu akan dilakukan serentak di berbagai kota, dengan target awal 25 ribu unit. Peluncuran rencananya dihadiri Presiden Prabowo.
Menteri PKP menjelaskan, peluncuran rumah subsidi secara masif itu terkait dengan peningkatan kuota rumah subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit, yang merupakan langkah signifikan dalam mememenuhi kebutuhan rumah rakyat.
Rumah subsidi itu diprioritaskan bagi petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga pekerja media. “Alokasi untuk petani 20 ribu (unit), nelayan 20 ribu (unit), buruh 20 ribu (unit), teman-teman media 3 ribu (unit), supir sementara ini sudah dialokasikan 8 ribu (unit), guru juga 20 ribu (unit), dan berbagai macam masyarakat lainnya,” tutur Ara.
Baca juga: Menteri PKP: Perlu Sosialisasi Lebih Gencar Agar Target Penyaluran FLPP Tercapai
Selain program subsidi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema KUR perumahan yang dilansir untuk pertama kalinya di Indonesia. Program ini untuk mendukung pengembang dan kontraktor UMKM yang membangun perumahan, serta mendongkrak sektor pariwisata melalui pembangunan homestay.
“Saya juga melaporkan (kepada Presiden) persiapan KUR perumahan. Ini pertama kali di Indonesia pada zaman Presiden Prabowo. Didukung Danantara, BUMN, dikoordinir Menko Perekonomian Menkeu. Jadi dari segi supply, ada support nanti buat developer dan kontraktor (UMKM) yang membangun perumahan rakyat,” terang Maruarar.
Menurut Maruarar, di bidang perumahan pemerintahan Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi rakyat kecil, bukan hanya untuk investor. “Biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah (,” katanya.
Karpet merah itu diwujudkan dalam bentuk pembebasan BPHTB, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), serta PPN ditanggung pemerintah 100 persen hingga Desember 2025 untuk pembelian rumah siap huni.
“BPHTB itu biasanya bayar 5 persen, ini sekarang 0 persen. Kemudian PBG juga dibuat jadi 0. Yang ketiga PPN ditanggung pemerintah itu tadinya kebijakannya 0 persen dari Januari sampai Juni, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan kemudian memutuskan Juli sampai Desember juga gratis,” papar Maruarar.
Selain itu, Menteri PKP mengungkapkan, pengusaha properti juga turut menunjukkan komitmen gotong royong. Mereka bersedia menanggung DP (uang muka) rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi, DP-nya gratis khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Baca juga: Untuk Rumah Rakyat Menteri PKP Minta Proses SLIK Disederhanakan, OJK Bentuk Satgas KPR Subsidi
Maruarar menyebut hal itu sebagai praktik nyata “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong. Dukungan CSR dari perusahaan besar juga mengalir deras untuk mendukung program perumahan rakyat. “Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkas Maruarar.
Dalam rapat dengan Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti pada hari yang sama malam harinya, soal pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis pelaksanaan program perumahan, semua hal di atas disampaikan lagi oleh Menteri PKP.