Pemprov Jakarta Siapkan Pembangunan 19.809 Rumah dengan KUR Perumahan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggencarkan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP), guna mendorong capaian Program 3 Juta Rumah. Kali ini sosialisasi dilakukan di DKI Jakarta.
Sosialisasi yang dilakukan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Rabu (10/9/2025), di Balaikota Jakarta itu dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajarannya, kalangan perbankan, serta para pengembang, kontraktor, pemilik toko bangunan, dan masyarakat umum.
Menurut Menteri PKP, KUR Perumahan membuka kesempatan yang luas bagi developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan level UMKM untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu KUR Perumahan juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah untuk keperluan usaha.
“Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan Gubernur Jakarta Pramono Anung, karena hari ini bersedia mengadakan kegiatan sosialisasi KUR Perumahan di Balaikota Jakarta,” kata Menteri Ara dikutip dari keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP, Kamis (11/9/2025).
Menteri PKP menyatakan, KPP layak dimanfaatkan kontraktor, developer, pemilik toko bangunan level UMKM dan masyarakat umum untuk membangun rumah atau perumahan, karena bunganya murah, hanya 5 persen per tahun dengan tenor hingga 5 tahun.
Baca juga: KUR Perumahan Tersedia Rp1,18 Triliun Per Hari Hingga Akhir Tahun
Gubernur Pramono menyatakan dukungannya terhadap KUR Perumahan untuk mendorong capaian Program 3 Juta Rumah.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan (pembangunan) hingga 19.809 rumah, yang mudah-mudahan ikut memperkuat program perumahan di Indonesia,” katanya.
Untuk itu ia mengajak pelaku usaha UMKM dan masyarakat memanfaatkan KUR Perumahan untuk membangun hunian yang layak bagi MBR di Jakarta. “Rugi kalau kredit program ini tidak dimanfaatkan,” ujar Gubernur Parmono.
Tidak dijelaskan rumah seperti apa yang dipersiapkan Pemprov Jakarta untuk dibangun atau direnovasi di Jakarta, dengan memanfaatkan KUR Perumahan. Rumah susun jelas tidak mungkin karena plafon KUR Perumahan tidak memungkinkan untuk membiayainya.
KPP membiayai para developer, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan level UMKM yang terlibat dalam pengembangan perumahan rakyat (sisi supply/produksi). Plafon kredit hingga Rp5 miliar per pencairan hingga maksimal Rp20 miliar (4 kali akad/pencairan), dengan bunga 5 persen per tahun dan tenor 4-5 tahun.
Baca juga: SMF dan PNM Sudah Biaya Renovasi 25.000 Rumah untuk Tempat Usaha?
Selain itu KPP juga membiayai UMKM (perorangan atau badan usaha) yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk tujuan usaha (sisi demand/permintaan). Plafon kredit hingga Rp500 juta, dengan bunga 6-9 persen per tahun dan tenor sampai 5 tahun.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp130 triliun untuk KPP. Berasal dari Danantara yang ditempatkan di bank-bank milik negara anggota HIMBARA yang menyalurkan KUR. Dari jumlah itu, sebanyak Rp117 triliun dialokasikan untuk sisi supply, dan Rp13 triliun untuk sisi demand.