Evaluasi Penyaluran FLPP: PBG Masih Rumit dan BPHTB Belum Seragam
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penyaluran subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta perluasan akses pembiayaan bagi pekerja non-fix income (informal).
Hal itu terungkap dalam kegiatan sharing session tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) Dana Bendahara Umum Negara (BUN) Triwulan III Tahun 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025), sebagaimana dikutip keterangan tertulis BP Tapera, Senin (10/11/2025).
Kegiatan yang merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204 Tahun 2021, diawali dengan kunjungan ke empat perumahan subsidi di Banyuwangi: Sonas Klatak Raya, Adi Mas Sobo, Diamond 2 Baru, dan Graha Pesona.
Hadir dalam kegiatan monev yang dilanjutkan keesokan harinya dengan sharing session itu, antara lain Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam, Pejabat Fungsional Dit. SMI-DJPb Kemenkeu Bayu Aji Bandoro, Direktur Bisnis PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, dan Kasubdit Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan Tantra Rifai secara daring, dengan moderator Kepala Divisi Pengelolaan Investai Pemerintah Tapera Rondi Pramuda.
Monev dan sharing session juga diikuti kalangan perbankan penyalur KPR FLPP dan pengembang 4 perumahan tersebut di atas.
Menurut Doddy, sejak tahun 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah. Hingga 31 Oktober 2025, realisasi FLPP mencapai Rp177,6 triliun, dengan 115.056 unit di antaranya disalurkan di Provinsi Jawa Timur.
Tahun ini target FLPP meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit dari semula 220.000 unit. Per 7 November 2025, realisasinya baru mencapai 219.232 unit.
Baca juga: Realisasi FLPP 61 Persen, BP Tapera Genjot Penyaluran Guna Capai Target
Doddy mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah dan persetujuan KPR, agar target dapat tercapai dalam sisa waktu dua bulan. Ia juga menyoroti rendahnya porsi pekerja non-fix income dalam penyaluran KPR FLPP yang hanya 13,03 persen.
“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP makin luas,” kata Doddy.
Sementara hasil monev menunjukkan, masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima FLPP serta keterhunian yang baru mencapai 93 persen. Doddy meminta para pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak (dan senang menghuninya).
Sementara Kakanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam menyoroti sejumlah kendala di lapangan dalam penyaluran KPR FLPP. Antara lain, proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang rumit, dan kebijakan BPHTB di berbagai daerah yang belum seragam.
Pemerintah cq SKB Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kemendagri, dan Kementerian PU, menetapkan pengurusan PBG paling lama 10 hari dari sebelumnya 42 hari, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi digratiskan oleh pemerintah daerah.
Dari sisi perbankan, integrasi sistem aplikasi (SiKasep, SiKumbang, SiAki) juga perlu dilakukan, agar proses verifikasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) calon debitur KPR FLPP menjadi lebih efisien.
“Tantangan ini tidak boleh hanya diidentifikasi, tapi harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis dan terobosan bersama,” ujar Saiful.