Menteri PKP: Tahun Depan Semua Kabupaten/Kota Dapat Jatah Bedah Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Kepala BPS, dan anggota Komisi V DPR mengadakan pertemuan di kantor Kementerian PKP Jakarta, Rabu (4/12/2025).
Mereka membahas penyempurnaan data dan pemerataan program bedah atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dengan dukungan penuh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PKP ingin memastikan data terbaru termasuk data kemiskinan dan kondisi rumah dari Sensus Ekonomi 2026, menjadi dasar utama penyusunan target renovasi RTLH tahun depan.
“Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Ini harus jadi perhatian khusus. Pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan kepada wilayah yang sangat tertinggal, termasuk Papua dan NTT,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).
Ia juga menyoroti sejumlah wilayah seperti Jakarta Utara (peringkat 6), Jakarta Selatan (10), dan Jakarta Barat (18), yang termasuk dalam 100 kabupaten/kota dengan gini ratio tertinggi, yang menunjukkan ketimpangan signifikan dan perlu diintervensi.
Baca juga: Rumah Kumuh di Jakarta 209.000 Unit, Dapat Jatah Perbaikan 2.000 Unit
Menteri Ara menyatakan, mulai tahun 2026 tidak boleh ada lagi satu kabupaten yang tidak mendapatkan jatah program renovasi rumah. Ia menyebut kebijakan itu sebagai perubahan besar dalam mendistribusikan bantuan sosial negara, yang memastikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh daerah.
Gubernur Papua Barat mengungkapkan, ketidakakuratan data selama ini juga disebabkan oleh keterbatasan petugas statistik di lapangan. Ia meminta pendataan ke depan memastikan seluruh desa terjangkau agar tidak merugikan daerah yang butuh program bedah rumah.
Tahun depan pemerintah menargetkan renovasi atau perbaikan 400 ribu RTLH, dibanding tahun ini yang hanay 45.000. Kendati meningkat pesat, target 2026 itu masih seperti menggarami laut dibanding jumlah RTLH di seluruh Indonesia yang menurut BPS mencapai 26,9 juta unit.
Di akhir pertemuan, Menteri PKP juga mengungkapkan soal penanganan bencana banjir di Sumatera. Ia menugaskan tiga dirjen ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, untuk menentukan lokasi relokasi bagi penduduk yang mengungsi.