Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada akhir Desember 2025 akan melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 43 bank penyalur KPR subsidi FLPP untuk penyaluran subsidi rumah dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026.

Yaitu, Bank BTN, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BSN, serta BPD Jawa Barat Banten atau BJB dan BJB Syariah. Kemudian, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah Syariah, Bank Mega Syariah, BPD SUmselBabel, BPD SUmsel Babel Syariah, Bank Jambi, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Sumatra Utara, BPD SUlselbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nagari, BPD Aceh, BPD NTB Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur.

Bank lainnya yang juga akan meneken PKS adalah BPD Kalimantan Selatan, BPD NTT, BPD Sumatera Utara Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, Bank Nagari Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD DIY, BPD Sulawesi Tengah, BPD Papua, BPD Bengkulu, Bank Nobu, Bank Artha Graha Internasional, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, Bank Jakarta dan Bank Jakarta Syariah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, target penyaluran dana FLPP tahun 2026 ditetapkan untuk 285 ribu unit rumah, dengan total kebutuhan dana subsidi Rp37,1 triliun.

Terdiri dari anggaran DIPA Rp25,1 triliun, dari pengembalian pokok pinjaman Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun. Kuota FLPP 2026 itu jauh di bawah kuota tahun ini yang mencapai 350.000 unit dengan total anggaran subsidi Rp43 triliunan.

“Namun, sesuai Nota Keuangan tahun 2026, pemerintah tetap mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah tahun depan,” kata Komisioner Heru melalui keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Baca juga: Backlog Rumah 9,9 Juta Unit, Tapi Memenuhi Kuota FLPP 350.000 Unit Begitu Sulit

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyindir pengembang perumahan, terkait pencapaian penyaluran FLPP tahun ini yang masih jauh dari 350.000 unit.

Kuota FLPP tahun ini awalnya hanya 220.000 unit. Tapi, karena kuota sebesar itu selalu habis, pengembang dengan gagah meminta kuota itu dilipatgandakan.

Ara memenuhi aspirasi tersebut dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan yang langsung menyetujuinya, dengan menambah kuota atau anggaran (investasi) FLPP itu menjadi 350.000 unit. Subsidi FLPP disebut investasi pemerintah karena merupakan dana bergulir.

Menyusul beratnya penyerapan kuota FLPP itu, dalam sebuah kesempatan Menteri PKP pun menyindir pengembang yang dulu begitu getol meminta tambahan kuota FLPP, namun kini kelimpungan menyerapnya. “Kalau begini, kuota FLPP tahun depan bisa dipangkas Menteri Keuangan,” kata Ara.

Baca juga: BP Tapera Sebut Daya Beli Jadi Kendala Pencapaian Target Penyaluran KPR FLPP

Dalam PKS dengan 43 bank yang akan segera ditandatangani itu, Komisioner Heru menyebut adanya peningkatan kuota FLPP untuk pekerja non formal menjadi 15 persen.

“Jika tahun ini dalam PKS alokasi FLPP hanya 10 persen untuk pekerja non formal, tahun depan meningkat menjadi 15 persen. Dengan demikian makin banyak pekerja non formal yang bisa menikmati KPR Sejahtera FLPP, sehingga penyalurannya makin merata di seluruh Indonesia,” jelas Heru.

Komisioner Tapera berharap, tahun 2026 kinerja bank penyalur KPR FLPP makin baik, sehingga makin banyak MBR dari semua kalangan yang terbantu dalam memiliki rumah pertama.