Sudah Ditetapkan Sejak Awal, BP Tapera Optimis Target FLPP 350.000 Tahun Ini Tercapai
Sejak dilansir 2010 sampai 2025, subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah dinikmati 1.877.747 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp185,87 triliun.
Mengutip keterangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Rabu (14/1/2026), kalau tahun 2010 penyaluran dana FLPP baru untuk pemilikan rumah (KPR) 7.959 unit senilai Rp242,65 miliar, tahun 2011 meningkat menjadi 109.592 unit (Rp3,69 triliun), 2012 sebanyak 64.785 unit (Rp2,59 triliun), dan 2013 sebanyak 102.711 unit (Rp5,36 triliun).
Enam tahun setelahnya berturut-turut terjadi penurunan penyaluran FLPP menjadi 76.057 unit (Rp4,66 triliun) tahun 2024, 76.488 unit (Rp6,05 triliun) tahun tahun 2015, 58.469 unit (Rp5,63 triliun) tahun 2016, 23.763 unit (Rp2,71 triliun) tahun 2017, untuk kemudian naik lagi pada tahun-tahun berikutnya.
Yaitu, tahun 2018 sebanyak 57.939 unit (Rp5,89 triliun), 2019 sebanyak 77.835 unit (Rp7,55 triliun), 2020 sebanyak 109.253 unit (Rp11,23 triliun), 2021 sebanyak 178.728 unit (Rp19,58 triliun), 2022 sebanyak 226.000 unit (Rp25,15 triliun), 2023 sebanyak 229.000 unit (Rp26,32 triliun), 2024 sebanyak 200.300 unit (Rp24,58 triliun) dan 2025 sebanyak 278.868 unit (Rp34,64 triliun), tertinggi sepanjang sejarah FLPP.
Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, 1,87 juta lebih MBR penerima manfaat FLPP, bukanlah angka yang kecil.
Karena itu, BP Tapera sangat mengapresiasi dukungan 40 bank penyalur KPR FLPP, dan 8.113 pengembang di bawah 22 asosiasi pengembang perumahan yang tersebar 13.249 lokasi di seluruh Indonesia, dalam pencapaian tersebut.
“Kami berharap tahun ini kinerja penyaluran FLPP makin meningkat, sehingga makin banyak MBR yang bisa menikmati fasilitas pembiayaan perumahan,” kata Heru.
Baca juga: Awal Tahun Sudah Ada Potensi Demand FLPP 76.598 Unit
Ia menjelaskan, tahun 2025 MBR berpenghasilan Rp3-5 juta mendominasi profil debitur KPR FLPP, mencapai 147.269 orang, dengan jangka waktu cicilan 10–15 tahun.
Mayoritas penerima manfaat tertinggi bekerja di sektor swasta sebanyak 73,63 persen atau 205.330 unit rumah. “Profil debitur ini tidak akan banyak berubah tahun ini. Realisasi 2025 turut didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal dengan skema DP yang minim,” jelas Komisioner Heru.
Tahun ini pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi FLPP untuk rumah subsidi sampai 350.000 unit. Saat ini anggaran yang telah tersedia untuk 285.000 unit rumah dengan dana Rp36,6 triliun.
Terdiri dari anggaran DIPA Rp25,1 triliun, ditambah dari pengembalian pokok pinjaman Rp10,2 triliun yang digulirkan kembali, serta saldo awal di BP Tapera 2026 sebesar Rp4,6 triliun.
“Karena target hingga 350 ribu rumah itu sudah ditetapkan sejak awal tahun, potensi pencapaiannya sangat besar. Para pengembang dan 43 bank penyalur KPR FLPP (yang sudah meneken kerjasama) jauh lebih siap,” ujar Heru. Tahun lalu target 350.000 unit baru ditetapkan setelah semester satu dari target semula 220.000 unit.
Karena itu BP Tapera optimis target yang ditetapkan tahun ini akan tercapai melalui berbagai strategi peningkatan penyaluran dana FLPP.
Salah satunya melalui peningkatan penyaluran dana FLPP untuk pekerja non formal menjadi 15 persen dari sebelumnya hanya 10 persen. Ekonomi Indonesia masih didominasi pekerja informal, mencapai sekitar 60 persen dari total angkatan kerja.
Baca juga: Menteri PKP: Tahun Depan Target Penyaluran FLPP Harus Tercapai
Selain itu, BP Tapera juga menyiapkan diversifikasi produk berupa pengembangan skema FLPP berupa Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah, selain yang selama ini berjalan berupa KPR FLPP.
“Saat ini kami sedang menyiapkan aturan main dan peraturannya, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” tutup Komisioner Heru.