Menteri PKP Dukung Komdigi Bangun Rusun Subsidi di Depok
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) didampingi Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah, serta Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Arief Tri Hardiyanto, dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Komdigi Yustina Dwi Ratna, meninjau lahan milik Komdigi dan RRI di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026), yang direncanakan akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, sekaligus mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan rumah di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Mengutip keterangan Kementerian PKP, total luas lahan mencapai 45,06 ha. Terdiri dari lahan milik Komdigi 30,086 ha dengan 24,707 ha masih berupa lahan kosong, dan lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) 14,97 ha dengan 9,62 ha belum terbangun.
Saat ini sebagian lahan (sekitar 10 ha) diokupasi masyarakat, mencakup sekitar 218 kepala keluarga (KK) yang menempati lahan secara ilegal. Mereka membeli lahan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan.
Karena itu lahan Komdigi dan RRI itu sempat disengketakan, sebelum akhirnya terbit putusan Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan status lahan sah milik negara.
Baca juga: Pemerintah Bangun Rusun Subsidi Tipe 21-45, MBR Bisa Beli dengan KPA 30 Tahun, Bunga 5-7 Persen
Lahan di Jalan Raya KSU, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, itu memiliki aksesibilitas yang baik. Sekitar 2,8 km dari Stasiun Depok Lama dan sekitar 5 km dari Terminal Depok Margonda. Didukung fasilitas umum di nyasekitar seperti pasar, pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Menteri PKP menilai, pembangunan rumah susun di kawasan berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.
Pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan FLPP yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah (MBR/MBM) membeli rusun tersebut. Tenor kreditnya bisa sampai 30 tahun dengan uang muka hanya 1 persen, sehingga angsurannya tetap terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa tarif IPL sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air, agar beban MBR yang menghuni rusun tetap ringan sekitar Rp1,5 juta per bulan. terjangkau pekerja Depok yang UMR-nya saat ini tercatat sekitar Rp5 juta.
“MBR yang menghuni rusun juga akan mendapatkan dukungan tarif sosial untuk layanan listrik dan air, sehingga biaya menghuni rusun tetap terjangkau,” kata Menteri PKP.
Baca juga: Perumnas Bangun Rusun Subsidi Samesta Alonia di Kemayoran, Ground Breaking Akhir Februari
Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengungkapkan, saat ini diperkirakan sekitar 170 ribu warga Depok belum memiliki rumah. Karena itu Pemkot Depok siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rusun di lahan Komdigi itu, termasuk percepatan proses perizinan serta dukungan lain agar proyek segera terealisasi.
Inspektur Jenderal Arief berharap, lahan Komdigi itu segera bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. Ia menargetkan proses pembangunan rusun dapat dimulai dalam waktu dekat.