Pembangunan Rusun Subsidi di Meikarta Dimulai, Jadi Proyek Percontohan
Pemerintah memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Minggu (8/3/2026), sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Proyek digarap melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan, untuk menghadirkan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan rusun subsidi itu, dihadiri Utusan Khusus Presiden sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, pendiri Lippo Group Mochtar Riady, Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) James Riady, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, serta Wali Kota Depok Supian Suri.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Lippo Group dan Danantara Indonesia, yang telah bekerja keras menyiapkan proyek tersebut selama kurang lebih dua bulan hingga ground breaking berlangsung Minggu kemarin.
“Kami mengapresiasi kerja keras tim dari Lippo Group dan Danantara serta tim PKP, yang dalam dua bulan mempersiapkan proyek hingga dapat dimulai hari ini. Kami juga berterima kasih kepada pendiri Lippo Group Mochtar Riady, atas dukungan dan kontribusinya bagi pembangunan perumahan rakyat,” kata Menteri Maruarar dikutip dari keterangan tertulis.
Baca juga: Konsumen Meikarta Protes, Refund Belum Beres, Kok Mau Bangun Rusun? Menteri PKP Janji Selesaikan
Ia menjelaskan, sebelum proyek dimulai, pemerintah telah memastikan kepastian hukum dengan berkonsultasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan kebijakan.
“Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membeli, juga bagi perbankan dalam pembiayaannya, serta bagi para pengembang yang membangunnya,” jelas Menteri PKP.
Maruarar menyebut pembangunan rusun secara vertikal, menjadi solusi efisien untuk menghemat penggunaan lahan sekaligus meningkatkan jumlah unit hunian yang dapat dibangun.
Di atas lahan sekitar 30 hektare di Meikarta, diproyeksikan bisa dibangun sekitar 141.000 unit hunian. “Jika dibangun rumah tapak, mungkin membutuhkan sekitar 1.200 hektare lahan. Dengan pembangunan vertikal, lahan yang digunakan jauh lebih efisien,” ujarnya.
Selain di Bekasi, Menteri Ara mengungkapkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan proyek serupa di Kota Depok. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komdigi sekitar 45 hektare yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit rusun.
Hashim Djojohadikusumo menyebut rusun subsidi di Meikarta sebagai proyek teladan dalam Program 3 Juta Rumah, karena melibatkan kolaborasi berbagai pihak serta memiliki dampak ekonomi yang luas.
“Industri perumahan memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian. Dampaknya bisa 1,5 hingga 5 kali terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ada sekitar 185 sektor usaha yang terkait dengan bisnis properti, konstruksi, dan perumahan,” terang Hashim.
Baca juga: Pemerintah Bangun Rusun Subsidi Tipe 21-45, MBR Bisa Beli dengan KPA 30 Tahun, Bunga 5-7 Persen
CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan komitmen penuh mendukung pembiayaan proyek rusun subsidi di Meikarta. “Danantara akan mendukung penuh proyek ini, karena kami melihatnya sebagai proyek yang sangat baik dan memiliki dampak besar. Selain itu, BUMN karya juga dapat berkolaborasi bersama kontraktor swasta dalam pembangunannya,” kata Rosan.
Rosan mengungkapkan, pembangunan direncanakan di atas lahan di titik satu sekitar 12,8 hektare, dengan rencana pembangunan 18 tower rumah susun setinggi sekitar 32 lantai. Total nilai investasi pembangunan diperkirakan mencapai Rp14 triliun hingga Rp16 triliun.
Pemerintah berharap proyek ini menjadi model kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.