Menkeu: Penerimaan Negara On Track, Tapi Harus Ditingkatkan untuk Menutup Subsidi BBM
Hingga 30 September 2026 realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, atau 74,2 persen dari target APBN 2026 atau tumbuh 25,5 persen secara tahunan (yoy).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan, capaian tersebut relatif sesuai dengan target tahunan APBN 2026.
“Kita tahu kalau akhir September itu berarti 3/4 tahun. 3/4 itu sekitar 75 persen. Jadi, kalau (sampai triwulan tiga) pendapatan negara sudah terkumpul 74 persen, ini on track,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (9/10/2026), sebagaimana dikutip keterangan Kemenkeu.
Dari pendapatan negara itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN. Tumbuh 24,1 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama 2025.
Pada 2025 hingga September, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun atau terkontraksi (minus) 4,4 persen (yoy). Sementara pada periode yang sama tahun ini, penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun.
Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin baik. PPh nonmigas naik didorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi pajak.
PPh migas tumbuh seiring naiknya harga minyak bumi. PPN dan PpnBM meningkat tinggi ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat.
Baca juga: Menkeu: Hingga Triwulan III Kinerja Fiskal Terjaga, APBN Kredibel
Meski demikian, Menkeu menegaskan, pengelolaan penerimaan pajak tetap memperhatikan hak wajib pajak, khususnya dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.
Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan instruksi agar mempercepat proses restitusi bagi wajib pajak yang berhak, terutama industri yang membutuhkan dukungan arus kas, sektor padat karya, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Restitusi sebagai hak dari wajib pajak untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya, UMKM, itu diberikan secepat mungkin, diproses hak para wajib pajak ini agar bisa dibayarkan,” jelas Menkeu.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga menunjukkan pertumbuhan positif, didorong penguatan semua jenis penerimaan baik cukai, bea masuk, maupun bea keluar.
Hingga akhir September 2026, penerimaan dari sektor tersebut mencapai Rp240,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp221,3 triliun.
“Tahun ini terkumpul Rp240,1 triliun, tahun lalu tumbuh 7,1 persen, tahun ini tumbuh 8,5 persen. Ini adalah pertumbuhan yang sehat di kepabeanan dan cukai,” ujar Menteri Suahasil.
Baca juga: Menkeu: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, RAPBN 2027 Dirancang Ekspansif
Begitu pula penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mencatat capaian yang melampaui target APBN. Hingga akhir September 2026 telah terkumpul Rp492,3 triliun.
Menkeu menyatakan, realisasi PNBP itu sudah melebihi target APBN, namun pemerintah akan terus berusaha supaya ada penerimaan PNBP tambahan hingga akhir tahun ini.
“Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, belanja akan meningkat. Kenapa belanja meningkat? Karena harga minyak meningkat. Kita harus membayar subsidi (BBM) lebih besar. Inilah cara kita mengelola APBN, kita harus terus menerus melakukan balancing,” pungkas Menkeu.