Kemenpupera: Tambahan Dana Rp2 Triliun untuk KPR Subsidi Segera Cair
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjanjikan kepada kalangan pengembang yang tergabung dalam tiga asosiasi: Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi), dan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk menambah dana subsidi pemilikan rumah bersubsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak Rp2 triliun akhir September lalu.
Anggaran subsidi KPR dengan skim FLPP dan SSB (subsidi selisih bunga) tahun ini sebesar Rp7,1 triliun untuk membiayai 168 ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah habis sejak Agustus. Akibatnya, banyak pengembang tidak bisa melakukan akad kredit untuk rumah yang sudah dikembangkannya. Hingga saat ini janji tambahan anggaran Rp2 triliun itu belum bisa direalisasikan.
Menurut Dadang Rukmana, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tambahan dana FLPP sebesar Rp2 triliun itu diambil dari alokasi anggaran FLPP tahun depan yang mencapai Rp11 triliun. “Mekanisme di Kemenpupera terkait cairnya tambahan Rp2 triliun itu sudah clear, tinggal tunggu proses di Kementerian Keuangan. Tapi, yakinlah sebentar lagi Rp2 triliun itu akan cair,” katanya kepada housingestate.id di acara penyerahan penghargaan HousingEstate Awards (HEA) dan HousingEstate Green Property Awards (GPA) 2019 kepada sejumlah proyek real estate, bank, produk bahan bangunan, dan profesional properti di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Sektor perumahan sebagaimana pesan Presiden Jokowi, menurut Dadang, tetap akan menjadi prioritas bersamaan dengan program pengembangan infrastruktur untuk lima tahun kedua pemerintahannya. Karena itu bukann hanya dana FLPP, ada banyak program selain berbagai regulasi yang akan mendorong sektor properti kembali menggeliat.
“Untuk yang Rp2 triliun kita bisa pastikan sebentar lagi cair. Tapi bukan hanya itu. Ada banyak program untuk dilaksanakan periode lima tahun ini untuk terus mendorong sektor properti termasuk berbagai kemudahan regulasi. Pemerintah juga terus mendorong daerah-daerah supaya ada sinkronisasi, dan jangan lagi mengambil pendapatan asli daerah (PAD) dari urusan perizinan, melainkan permudah perizinan supaya meraih pendapatan yang besar dari bergulirnya perekonomian,” jelasnya.