Ara Minta Tapera Siapkan Simulasi Perubahan Porsi Pendanaan KPR FLPP untuk 320 Ribu Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), segera menyiapkan simulasi perubahan porsi pendanaan KPR subsidi dengan skema FLPP 2025.
Permintaan itu disampaikan Ara dalam rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi pendanaan KPR FLPP 2025 bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Rabu malam (8/1/2025).
“Saya minta BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit, dengan anggaran FLPP yang sama sebesar Rp28,2 triliun,” kata Ara seperti dikutip keterangan Komunikasi Publik Kementerian PKP.
Saat ini proporsi pendanaan KPR FLPP 75 persen dari APBN dan 25 persen dari bank penyalur KPR (75:25). Ara ingin porsi itu diubah menjadi 50:50.
Dengan perubahan itu, kuota KPR FLPP tahun ini bisa ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 320.000 unit rumah, tanpa meminta tambahan anggaran FLPP dari APBN.
“Kami ingin makin banyak yang menerima rumah bersubsidi dengan KPR FLPP, karena program (subsidi perumahan) ini sangat diminati,” ujar Menteri PKP.
Baca juga: Menteri PKP Minta KPR FLPP Disalurkan Sejak Awal 2025, Ini 39 Bank Penyalurnya
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, implementasi perubahan proporsi pendanaan KPR FLPP tergantung kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP 2025.
“Sebagai jaminan tata kelola yang baik, juga perlu adanya pendapat atau review BPKP atas perubahan proporsi pendanaan KPR FLPP tersebut,” kata Heru.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendukung rencana perubahan proporsi pendanaan KPR FLPP tersebut, karena dapat menambah kuota subsidi tanpa meminta tambahan anggaran dari APBN.
“BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan KPR FLPP itu, guna menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” katanya.