Sabtu, September 6, 2025
HomeBerita PropertiKolaborasi BP Tapera, Kementerian PKP, BPS, dan Bank BTN Berikan Akses Rumah...

Kolaborasi BP Tapera, Kementerian PKP, BPS, dan Bank BTN Berikan Akses Rumah Untuk Tenaga Kesehatan

Akhir Maret 2025 lalu Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN meneken perjanjian (MOU) kolaborasi lintas sektor untuk membantu tenaga kesehatan di Indonesia bisa mengakses rumah yang layak dan terjangkau.

MOU menyepakati sebanyak 30 ribu unit rumah akan disalurkan untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia pada bulan April 2025 dengan perincian 15 ribu unit rumah untuk bidan, 10 ribu unit untuk perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 5 ribu unit melalui pembiayaan KPR dari Bank BTN.

“Melalui kolaborasi lintas institusi seperti ini maka tidak ada lagi program yang tidak tepat sasaran. Data BPS tentunya akan sangat membantu sehingga setelah program ini bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran selanjutnya pembiayaan hingga kualitas rumahnya bisa juga bisa lebih terjamin,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari laman BP Tapera Kamis (3/3/2025).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengataan, BP Tapera akan terus mendukung program 3 juta rumah pemerintah dengan pembiayaan terjangkau bagi masyarakat Indonesia khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“BP Tapera diamanatkan oleh pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan program pembiayaan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tabungan Pesrta Tapera dari PNS untuk mendukung program 3 juta rumah,” imbuhnya.

Baca juga: Menteri PKP Minta Serah Terima Rumah Subsidi Bagi Tenaga Kesehatan Bisa Dimulai 28 April

Sementara itu Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pihaknya juga siap mendukung program 3 juta rumah dengan menyediakan data kebutuhan rumah di Indonesia dan memang salah satu tugas BPS menyediakan data statistik baik makro maupun mikro dengan melakukan susenas dua kali dalam setahun.

“Salah satu pendataan yang kami lakukan juga adalah terkait data defisit atau backlog perumahan yang masih sangat besar. Data menyebutkan sebanyak 13,75 persen rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah sendiri,” bebernya.

Berita Terkait

Ekonomi

Berita Terkini