Kementerian PKP Stop Rencana Utang Luar Negeri untuk Sektor Perumahan, Andalkan Dana Danantara
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan telah menghentikan rencana Kementerian PKP mengambil pinjaman luar negeri untuk membiayai program 3 juta rumah.
“Saya menghentikan (rencana) pinjaman dari luar negeri untuk sektor perumahan. Usulan pinjaman luar negeri itu bukan dari saya, tapi dari dirjen-dirjen saya,” kata Menteri PKP di Kantor Bappenas, Selasa (24/6/2025), sebagaimana dikutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP. Ara berbicara didampingi sejumlah pejabat tinggi Kementerian PKP dan Bappenas.
Menteri PKP menyatakan berterima kasih atas kepercayaan lembaga keuangan luar negeri terhadap Indonesia yang sempat berencana mengajukan pinjaman untuk sektor perumahan. Hal itu dinilainya menunjukan dukungan dan kepercayaan luar negeri yang begitu besar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ara mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo terkait sikap resmi Kementerian PKP soal rencana utang luar negeri untuk sektor perumahan itu.
Menteri PKP siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), dengan memilih untuk tidak mengajukan pinjaman luar negeri di sektor perumahan.
“Kementerian PKP akan lebih memanfaatkan dukungan dana dari Danantara yang akan mengalokasikan Rp130 triliun untuk sektor perumahan,” ujar Ara.
Baca juga: Dibahas Kemungkinan Dana Rp130 Triliun dari Danantara Juga Bisa untuk KPR dan Bangun Rumah Sendiri
Adanya komitmen pendanaan lembaga investasi Danantara, merupakan wujud Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
“Saya sudah bicara dengan Presiden Prabowo Subianto, bahwa Kementerian PKP tidak memerlukan pinjaman luar negeri. Kami tahun ini tidak ada pinjaman luar negeri, berkat dukungan (komitmen pembiayaan) luar biasa dari Presiden, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara,” tutup Ara.