KUR Perumahan Baru Mau Sosialissi, BCA Sudah Lansir KMU MerDeKa. Bunga Kompetitif, Tenor Lebih Panjang
Pemerintah telah menerbitkan peraturan kredit usaha rakyat (KUR) khusus perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).
Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan. Ditetapkan 7 Agustus 2025 dan mulai berlaku 8 Agustus 2025.
Dalam Permenko 13 itu disebutkan, KPP adalah kredit/pembiayaan investasi dan/atau kredit/pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah baik perseorangan maupun badan usaha, dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
Di sisi supply (produksi), KPP membiayai para developer, kontraktor, hingga pedagang material bangunan skala UMKM dengan anggaran Rp117 triliun.
Sementara di sisi demand (permintaan), KUR Perumahan membiayai UMKM (individu atau badan usaha) yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk usaha, dengan anggaran Rp13 triliun.
Penyalur KPP adalah lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR. Menurut regulasi itu, pemerintah memberikan subsidi bunga/marjin untuk penyaluran KPP. Besaran subsidi bunga/marjin akan ditentukan Kementerian Keuangan, tidak disebutkan di Permenko 13.
Tapi, sebelumnya dalam sebuah acara di Kementerian BUMN pertengahan Juli 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan, untuk sisi supply (pasokan), plafon KPP ditetapkan hingga Rp5 miliar per akad hingga maksimal Rp20 miliar (4 akad), dengan bunga/margin disubsidi pemerintah 5 persen fixed per tahun. Tenor kredit 4-5 tahun tergantung jenis kredit.
Sementara di sisi demand (permintaan), plafon KPP ditentukan hingga Rp500 juta, dengan bunga berjenjang 6-9 persen per tahun dengan tenor sampai 5 tahun.
Menteri Ara menyebutkan, KPP diatur melalui regulasi di tiga kementerian: Kemenkeu, Kemenko Perekonomia, dan Kementerian PKP. “Akhir Agustus paling lama (sudah selesai semua regulasinya), dan kita langsung sosialisasikan,” katanya. Lokasi sosialisasi Pemda Jakarta dan ITB Bandung.
Baca juga: Menteri PKP Koordinasi dengan Berbagai Pihak Susun Permen KUR Perumahan. Juli Ditargetkan Selesai
KMU Merdeka
Kalau KPP baru mau melakukan sosialisasi, Bank BCA sudah lebih dulu meluncurkan Kredit Multiguna Usaha Material, Developer, dan Kontraktor (KMU MerDeKa) di Jakarta, Rabu (13/8/2025). Peluncuran produk yang senafas dengan KPP itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul.
Menurut Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, KMU MerDeKa BCA adalah pembiayaan produktif yang menyasar pelaku UMKM di sektor material, developer, dan kontraktor, dengan tujuan mendukung program pemerintah di bidang perumahan.
“KMU MerDeKa memberikan fleksibilitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang properti dan usaha material, karena itulah yang dibutuhkan UMKM. Produk bersifat 2 in 1, dengan modal kerja dan investasi jadi satu,” jelas John.
Jadi, KMU MerDeKa dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi usaha di sektor properti, pengembangan perumahan, dan material. Bunga atau marjinnya kompetitif, mulai dari 5,80 persen per tahun, dan tenor jauh lebih lama daripada KPP, hingga 20 tahun.