Realisasi Baru 175.000 Unit, Presiden Minta Menteri PKP Percepat Program Rumah Subsidi
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Presiden meminta Menteri PKP mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan saat ini.
Tahun ini untuk penyediaan rumah subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saja, pemerintah menaikkan targetnya dari semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
Usai menemui Presiden, kepada pers Menteri Ara mengungkapkan, sampai 15 September realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan skim FLPP itu mencapai 175.662 unit.
“Itu data rumah yang sudah akad. Sedangkan rumah dalam proses pembangunan, ready stock dan persetujuan kredit, ada 45 ribu. Jadi, totalnya 221.047 unit,” kata Menteri PKP sebagaimana dikutip keterangan resmi Sekretariat Presiden.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menjelaskan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan alokasi dana Rp130 triliun dari Badan Investasi Danantara.
Kredit program perumahan (KPP) itu bisa dimanfaatkan developer, kontraktor, dan toko bangunan level UMKM yang terlibat dalam pembangunan rumah (sisi supply atau produksi) bagi MBR, serta perorangan untuk membangun atau merenovasi rumah untuk keperluan usaha (sisi demand atau permintaan).
Baca juga: Setelah September 25.000 Unit, November Ara Mau Launching Massal Lagi 50.000 Rumah Subsidi
Maruarar menyebut KPP sebagai terobosan baru dalam sejarah perumahan Indonesia, guna mempercepat penyediaan rumah bagi MBR. Tidak disebutkan berapa target penyediaan rumah dengan KPP tersebut. Yang jelas untuk sisi suplai dana KPP dialokasikan Rp117 triliun.
“Bunganya disubsidi 5 persen. Jadi, kalau pinjam di bank bunganya 11 persen, dengan KPP developer, kontraktor dan pemilik toko bangunan cukup bayar 6 persen,” jelasnya.
Untuk sisi demand alokasi dananya Rp13 triliun. UMKM perorangan bisa memanfaatkannya untuk misalnya, membuka warung makan atau warung sembako, atau merenovasi rumahnya menjadi homestay, dan lain-lain yang serupa itu.
“Plafon kreditnya hingga Rp500 juta dan bunga hanya 6 persen. Ini membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang bikin usaha di rumah untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Menteri PKP.
Menteri PKP hanya mengulang apa yang sudah dinyatakannya berulang kali sebelumnya. Sementara mengenai apa yang akan dilakukannya untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah sesuai titah Presiden itu, tidak disebutkan. Rencana launching 25.000 rumah subsidi misalnya, pada September 2025 dan 50.000 unit pada November 2025 belum jelas sampai sekarang.