Jabar Ditargetkan Serap 100.000 dari 350.000 Unit Kuota FLPP 2025
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Karawang H Aep Syaepuloh, dan Wakil Bupati Karawang H Maslani, menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Aula Husni Hamid, Karawang, Senin (27/10/2025).
Menteri PKP menyatakan, gagasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang perumahan atau KPP, muncul sekitar 3,5 bulan lalu dalam rapat informal bersama Presiden Prabowo di Singapura.
Gagasan itu menjadi tonggak penting dalam mendorong peningkatan usaha pelaku UMKM di sektor perumahan, seperti kontraktor, developer, toko bahan bangunan, sampai perorangan.
Karena itu ia berharap dukungan dari semua kepala daerah termasuk Karawang, dengan mengambil berbagai terobosan yang membuka peluang UMKM sektor perumahan di wilayah masing-masing lebih berkembang dengan memanfaatkan KPP.
“Kita ingin Karawang menjadi contoh berkembangnya UMKM di sektor perumahan, melalui pemanfaatan KUR perumahan,” ujarnya. KPP dengan bunga hanya 5-6 persen per tahun fix selama tenor pinjaman, tersedia untuk meningkatkan usaha UMKM sektor perumahan.
Khusus perorangan, bisa memanfaatkan KPP untuk membangun atau merenovasi rumah yang dijadikan tempat usaha. Dalam acara sosialisasi, hadir ibu-ibu pelaku UMKM yang memamerkan aneka produk yang mereka produksi dan jajakan di rumah.
“KPP adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada pelaku UMKM yang ingin naik kelas. Program dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) punya akses kepemilikan rumah (lebih luas), sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal,” kata Ara sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kementerian PKP, Senin (27/10/2025).
Menteri PKP memuji ibu-ibu di Karawang sebagai pekerja keras, karena banyak yang membuka usaha di rumah masing-masing. “KUR perumahan bisa membantu ibu-ibu membuat usahanya makin maju dan tempat tinggalnya makin layak,” jelas Ara.
Baca juga: Kuota Rumah Subsidi Besar, Ada KUR Perumahan dan FLPP, Kontraktor Pun Kepincut Jadi Developer
Dengan dukungan KUR perumahan selain subsidi dengan skim FLPP, serta jumlah penduduk paling besar, Menteri PKP menyebut potensi besar Jawa Barat dalam penyerapan kuota rumah subsidi.
“Saya menargetkan 100 ribu unit rumah subsidi FLPP dapat terserap di Jawa Barat dari total kuota 350 ribu unit secara nasional tahun ini,” ungkap Ara.
Khusus Karawang, menduduki peringkat ketiga di Jawa Barat dalam penyerapan kuota FLPP setelah Bekasi dan Bogor, dengan penyerapan sekitar 5.400 unit rumah. Ara berharap capaian itu terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha melalui KPP.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui, sektor perumahan memiliki efek berganda bagi ekonomi daerah. Mulai dari menggerakkan toko bangunan, tukang, hingga UMKM. Namun, ia mengingatkan pentingnya tata ruang yang benar agar pembangunan rumah tidak menjadi bencana.
Baca juga: Tertarik Ambil KUR Perumahan? Simak Kriteria dan Persyaratannya
Selain menghadiri sosialisasi KUR perumahan, Menteri PKP bersama Wakil Ketua DPR Sa’an Mustopa juga meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Karawang, tepatnya di Desa Sarijaya, Kecamatan Malajaya.
BSPS adalah program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dalam bentuk stimulan (rangsangan) senilai Rp20 juta per rumah, yang dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp17,5 juta dan biaya tukang Rp2,5 juta.
Melalui Balai P3KP Jawa II, Satker PKP Provinsi Jawa Barat menetapkan alokasi BSPS sebanyak 6.374 unit rumah tahun ini di Jawa Barat. Terdiri dari BSPS di pedesaan 4.710 unit, perkotaan 1.279 unit, dan wilayah pesisir 385 unit.
Kabupaten Karawang menjadi salah satu penerima terbesar kedua dengan total 834 unit rumah penerima bantuan. Tersebar di 20 kecamatan dan 48 desa, antara lain Kecamatan Tirtajaya (131 unit), Jayakerta (76 unit), Batujaya (33 unit), Karawang Barat (50 unit), Rengasdengklok (30 unit), Lemahabang (97 unit), hingga Kecamatan Majalaya (14 unit).