Kemudahan PPh Hingga Insentif PPN DTP Dilanjut Hingga 2027
Di tengah situasi perekonomian global yang tidak menentu, pemerintah terus memastikan kondisi perekonomian nasional bisa tetap solid di tengah berbagai dinamika yang ada. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif yang memperlihatkan daya tahan ekonomi Indonesia masih cukup kuat.
“Berbagai indikator sebagaimana dilihat dari indeks angkanya cukup baik, misalnya indeks konsumenn masih di atas 100-115. Ritel juga baik 5,8 persen, purchasing managers index (PMI) 50,4 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan sebagaimana rilis pers yang diterbitkan Kamis (30/10).
Tren positif juga terlihat di sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Menurut Airlangga, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun sementara mandiri spending index naik hingga 297 menjelang akhir tahun dan ini sejalan dengan kinerja perbankan yang juga meningkat.
Dari sisi produksi, pemerintah telah mencatat adanya peningkatan pada utilisasi kapasitas industri yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak. Ini menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun. Kemudian dari sisi produksi, utilisasi produksi juga masih meningkat.
Baca juga: Stimulus Ekonomi Akhir Tahun: Magang Berbayar Sampai BPJS untuk Pembiayaan Perumahan
Selain itu dibahas juga mengenai berbagai kelanjutan program unggulan lintas sektor yang akan diterapkan pada tahun 2026. Untuk itu langsung disiapkan berbagai regulasi pendukung untuk memastikan kesinambungan program prioritas nasional.
Airlangga merinci, regulasi yang disiapkan antara lain insentif PPH final untuk segmen UMKM hingga tahun 2027. Kemudian PPH 21 (pajak penghasilan) untuk sektor pariwisata dan padat karya. Selain itu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor perumahan juga diperpanjang hingga 2027 termasuk penerima diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
Presiden Prabowo, jelas Airlangga, memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Pemerintah akan mengutamakan kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
Baca juga: PPN Gratis untuk Pembelian Rumah Siap Huni Diperpanjang Hingga 2027
Kemudian berbagai program di setiap sektor seperti pertanian untuk program terkait hilirisasi. Kementerian Kelautan dan Perukanan (KKP) telah melakukan revitalisasi tambak pantura seluas 20 ha, pengembangan tambah udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga modernisasi kapal dan juga terkait program makan bergizi gratis (MBG).
“Seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan di masing-masing dan akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tandasnya.