Jawa Barat Masih Jadi Lokomotif Utama Penyaluran KPR FLPP
Provinsi Jawa Barat dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, masih menjadi lokomotif utama penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi termasuk dengan skim fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi Program FLPP dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akhir pekan ini (30/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Komisioner Badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman itu, diikuti para pelaku bisnis perumahan mulai dari pengembang sampai bank penyalur KPR.
Usai kegiatan sosialisasi, Menteri PKP bersama rombongan meninjau D’Nirwana Harmoni di Kabupaten Cirebon, salah satu proyek perumahan subsidi yang dikembangkan developer anggota Himperra dengan berkualitas.
Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga 29 Oktober 2025 penyaluran pembiayaan FLPP secara nasional telah mencapai 208.716 unit atau 59,63 persen dari target 350.000 unit.
“Provinsi Jawa Barat masih menjadi lokomotif utama penyaluran FLPP nasional. Didorong aktivitas ekonomi yang tinggi dan permintaan rumah dari sektor industri dan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di wilayah Jabodetabek,” kata Heru melalui keterangan tertulis.
Baca juga: BP Tapera Proyeksikan Realisasi KPR FLPP Tahun Ini Lampaui Target
Sejak tahun 2022 hingga 2025, total pembiayaan FLPP di Jawa Barat mencapai 181.471 unit, tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Khusus Kabupaten Cirebon, penyaluran FLPP-nya mencapai 11.582 unit, ketiga tertinggi se-Jawa Barat setelah Bekasi dan Bogor.
Khusus tahun 2025 saja (sampai akhir Oktober), Jawa Barat juga menjadi yang tertinggi secara nasional dalam realisasi pembiayaan FLPP dengan 47.206 unit atau 22,62 persen, dan Kabupaten Cirebon berkontribusi 3.930 unit atau urutan keempat seprovinsi.
Setelah Jawa Barat, 7 provinsi lain mencatat realisasi pembiayaan FLPP terbanyak, namun dengan persentase jauh lebih kecil dibanding Jawa Barat. Yaitu, Jawa Tengah (sekitar 8,8 persen), Sulawesi Selatan (sekitar 8 persen), Banten (6,7 persen), Jawa Timur (6,6 persen), Sumatera Selatan (6,1 persen), Sumatera Utara (4,2 persen), dan Kalimantan Selatan (4,1 persen). Total ke-8 provinsi itu mencakup 70 persen dari realisasi pembiayaan FLPP nasional. Selebihnya 30 persen terbagi ke 25 provinsi.