Kadin Susun Policy Paper, Mencakup UMKM Hingga Program 3 Juta Rumah
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapimnas Kadin II yang dihadiri 1.653 anggota baik dari Kadin Pusat, ketua asosiasi, maupun para ketum dan pengurus Kadin dari berbagai daerah yang dihelat pekan lalu.
Rapimnas telah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam policy paper dan akan disampaikan kepada presiden. Ini merupakan kontribusi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi inklusif 8 persen, menjolkan kemiskinan ekstrem, dan mewujudkan generasi emas 2045.
Rapimnas Kadin II 2025 mengambil tema: Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia, dengan subtema: Peningkatan Inovasi, Produktivitas, Investasi, Industri, dan Perdagangan untuk Indonesia Emas 2045.
Sejumlah catatan dan rekomendasi telah dihasilkan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie sebagaimana dikutip dari siaran persnya Senin (08/12).
“Kadin optimistis kondisi ekonomi tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya akan semakin baik. Kita memasuki tahun 2026 dengan confidence level yang lebih tinggi karena berbagai program pemerintah yang digulirkan sejak awal tahun sudah mulai berdampak. Tahun depan, laju pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,5 persen,” katanya.
Dengan berbagai perbaikan, program pemerintah akan memberikan impact yang signifikan terhadap pertumhuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Tujuh belas Program dan Delapan Agenda Prioritas mulai menunjukkan optimisme akan masa depan perekonomian nasional yang lebih baik.
Maka dari itu Kadin menetapkan enam dari Delapan Agenda Prioritas sebagai quick wins, yakni program MBG, pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, magang berbayar, dan koperasi merah putih. Rapimnas Kadin juga memberikan perhatian sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: Kadin-Kementerian Ekraf Perkuat Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bergotong royong dengan pemerintah dan lembaga keuangan dalam semangat Indonesia Incorporated, Kadin berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Berbagai program pemerintah berdampak signifikan terhadap perluasan lapangan kerja. Untuk itu investasi di berbagai sektor perlu dipermudah.
Indonesia membutuhkan investasi di berbagai bidang mulai dari sektor pertanian, industri, energi, perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif dan pariwisata hingga Artificial Intelligence (AI). Investasi menjadi game changer, terutama saat ini ketika daya beli masyarakat mengalami masalah. Untuk itu Kementerian Keuangan sudah menambah likuiditas sebesar Rp276 triliun.
Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) sudah mulai longgar dan likuditas bukan lagi masalah. Masalah kini ada di sisi demand, di sinilah pentingnya kemudahan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Kadin akan berperan aktif untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB yang saat ini masih di angka 29 persen. Secara bertahap, kontribusi investasi terhadap PDB akan dinaikkan hingga di atas 40 persen dari PDB.
Karena itu Kadin mendukung upaya pemerintah melakukan debottlenecking semua hambatan investasi, memberikan insentif kepada pelaku usaha, meregulasi ulang berbagai perangkat hukum yang menghambat kemajuan investasi, dan memangkas ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan tingginya ICOR.
Untuk melancarkan investasi, Kadin melihat pentingnya pembentukan clearing house sengketa industri/lahan, tax holiday inklusif bagi PMDN menengah, kepastian AMDAL, dan peran pemerintah dalam industri strategis. Kadin menyarankan dilakukan sinkronisasi OSS, penyusunan supply chain roadmap, dan pengembangan KEK/kawasan industri luar Jawa berbasis PPP.
Skema transmigrasi closed loop yang terkoneksi dengan industri dan off-taker anggota Kadin, mendukung langkah pemerintah mengakselerasi hilirisasi dan industrialisasi di berbagai bidang. Dalam jangka pendek, industri padat karya perlu lebih didorong sambil terus memperkuat industri dasar, industri barang modal, dan mendorong digitalisasi dan penggunaan AI.
Kemudian meningkatkan produktivitas lewat pendidikan dan pelatihan keterampilan. Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh skill yang bisa diatasi lewat pendidikan vokasional dan magang melainkan juga pembentukan etos kerja lewat pendidikan integritas.
Peningkatan inovasi lewat insentif R&D dan teknologi, redefinisi limbah untuk mendorong ekonomi sirkular, serta sinergi riset aplikatif BRIN dan pelaku industri. Program LPDP lebih diselaraskan dengan kebutuhan keahlian industri nasional. Kerjasama kampus dan dunia usaha perlu ditingkatkan.
Selanjutnya peningkatan perdagangan lewat penguatan trade remedies, perbaikan tata kelola impor, dan simplifikasi izin ekspor–impor selain pendampingan UMKM memanfaatkan FTA, reformulasi Tol Laut menjadi hub & spoke yang efisien, diplomasi dagang ofensif-defensif dengan pelibatan Kadin, serta kampanye besar-besaran Bangga Buatan Indonesia di dalam dan luar negeri.
Hal lainnya lagi menggerakkan UMKM dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan program pemerintah seperti MBG, 3 juta rumah, pangan, dan energi. Dengan menyerap 98 persen tenaga kerja dan berkontribusi 60 persen terhadap PDB, UMKM perlu diberikan insentif dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.
Kadin juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan ikut terlihat dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), membangun proyek hydro energy, geothermal, solar panel, dan pembangkit tenaga air sambil memperkuat program ketahanan energi. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, Kadin terlibat dalam proyek reduce, recycle, reuse, replant, dan replace (5R).
“Seluruh catatan dan rekomendasi ini tengah kami siapkan untuk menjadi policy paper yang berasal dari masukan anggota Kadin. Saat ini policy paper tengah disusun dan nantinya akan kami serahkan kepada Presiden Prabowo,” pungkas Anindya.