Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau mendekati batas maksimal 3 persen yang diperkenankan dalam UU Keuangan Negara.

Angka defisit itu diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTA 2025 di Jakarta akhir pekan lalu (8/1/2026).

Defisit 2,92 persen itu melebar jauh dari defisit yang disepakati pemerintah dan DPR di APBN 2025 sebesar 2,78 persen, yang sudah diperlebar dari defisit yang disepakati sebelumnya sebesar 2,53 persen.

Defisit 2,92 persen itu terjadi karena penerimaan negara jauh di bawah pengeluaran atau belanja pemerintah. Sampai akhir 2025 realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp2.865,5 triliun.

Sementara belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester sebesar Rp3.527,5 triliun.

Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.602,3 triliun, serta transfer ke daerah Rp849 triliun. Karena itu terjadi defisit 2,92 persen sebesar Rp695,1 triliun.

Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.602,3 triliun itu, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp1.500,4 triliun dan belanja non-K/L Rp1.102 triliun.

Baca juga: Ini Daftar Anggota Kabinet 100+ Menteri/Wakil Menteri Presiden Prabowo

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi pers itu, realisasi belanja K/L 2025 itu melonjak 129,3 persen dari target awal APBN 2025 sebesar Rp1.275,6 triliun.

Belanja K/L 2025 itu juga meningkat 14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan belanja K/L 2024 sebesar Rp 1.315 triliun.

Penyebab pembengkakan realisasi belanja K/L pada APBN 2025 itu, adalah pembengkakan struktur kabinet dari sebelumnya 34 menjadi 48 dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Awal tahun jumlah K/L kita masih 34, kemudian di kabinet baru menjadi 48. Itu mengakibatkan adanya penambahan-penambahan belanja,” ujar Luky seperti dikutip Kontan.co.id, Jum’at (9/1/2026).

Baca juga: Semua Dapat Kursi, Luhut Dapat Satu Kursi Lagi, Everybody Happy

Itu masih ditambah 5 pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri, serta 28 staf khusus/utusan khusus/penasihat khusus, serta kepala/wakil kepala badan baru, sehingga total menjadi lebih dari 135 menteri/wakil menteri, pejabat setingkat menteri, serta staf khusus/utusan khusus/penasihat khusus, serta kepala badan/wakil kepala badan.

Selain faktor struktur kabinet yang membesar, lonjakan belanja juga dipicu pergeseran anggaran dari pos non-K/L untuk kebutuhan mendesak, seperti penanganan bencana.

Baca juga: Presiden Prabowo: Nggak Masalah Kabinet Gemuk, yang Penting Kerja Efisien

Belanja K/L juga meningkat karena pembukaan blokir anggaran pada awal 2025, setelah sebelumnya dilakukan efisiensi atas instruksi Presiden.

Total anggaran yang diblokir mencapai Rp306,7 triliun, dengan Rp206,4 triliun di antaranya kembali dibuka untuk operasional dasar K/L dan belanja bantuan sosial.