Hunian Tetap Korban Banjir Sumatera Dibangun di 197 Lokasi. Rumah Rusak 189.308 Unit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan kesiapan pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di 3 provinsi di Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar).
Menteri Ara menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera Sufmi Dasco Ahmad, dihadiri sejumlah pimpinan dan anggoata DPR, Mendagri, Menteri PU, Menkes, Mensos, Menkeu, Kepala BPS, Wamendikdasmen, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Menteri PKP menyatakan, tahapan penyediaan huntap telah disiapkan secara komprehensif. Mulai dari penetapan lokasi clear and clean, penyiapan data penerima manfaat by name by address (BNBA), penyusunan desain detail (DED), hingga proses lelang dan pembangunan.
“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” kata Ara dikutip dari keterangan tertulis Kementerian PKP, Senin (12/1/2026).
Berdasarkan data mutakhir per Jumat, 9 Januari 2026 pukul 17.00 WIB, Ara mengungkapkan, jumlah rumah terdampak banjir di tiga provinsi itu mencapai 189.308 unit.
Di Aceh terdapat 64.740 rumah yang rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 hanyut.
Di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat dan 937 hanyut. Di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat dan 791 hanyut.
Baca juga: Korban Banjir Sumatera Dapat Aneka Bantuan Tunai Hingga Rumahnya Siap Huni
Menteri Maruarar menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di sejumlah titik untuk huntap para korban banjir yang rumahnya rusak itu.
Di Aceh sebanyak 153 lahan yang berasal dari pemda 41, lahan negara 9, BUMN/BUMD 30, swasta 56, dan lahan dalam proses identifikasi 17. Sedangkan di Sumatera Utara ada 16 lokasi, di Sumatera Barat 28 lokasi.
“Luas lahan rencana lokasi huntap ini sudah kami sampaikan. Di Aceh 73 hektare, Sumatera Utara 58 hektare, Sumatera Barat 53 hektare. Khusus Aceh saya perjelas, usulan lahan relokasi sebanyak 153 titik lahan, dengan total luas lahan 473,09 hektare, dengan total rumah terbangun 28.311 unit, dengan yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan layak sebanyak 24 titik lahan,” tutur Ara.
Menteri PKP menambahkan, pembangunan huntap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasinya aman dari potensi banjir, tsunami, atau longsor. Kedua, tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat seperti ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar.
Baca juga: Pembangunan 15.000 Hunian Sementara bagi Korban Banjir Sumatra Kelar Maret
Menteri Maruarar pun mengusulkan, agar tahapan penganggaran dilakukan dengan prinsip percepatan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Kami usulkan agar Februari sudah bisa mulai pelaksanaan. Kami siap memulai dari Aceh Tamiang yang sudah lebih dulu mengirimkan surat kesiapan,” ujarnya.
Ara menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional, guna memastikan akurasi dan kecepatan proses penanganan. “Kami menunggu data final dari BPS. Seperti disampaikan Pak Dasco, satu data ini menjadi kunci agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi dengan baik,” tutup Menteri PKP.