Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menerapkan tiga fokus utama untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Tiga fokus tersebut yaitu penataan ruang dan lahan, pembangunan infrastruktur, dan penanganan perumahan dan permukiman. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat rapat koordinasi pascabencana di wilayah Sumatera bersama kementerian-lembaga terkait.

“Fokus penanganan pascabencana yaitu kita harus membangun lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan juga lebih adaptif serta resilien. Ini penting karena ke depan kita harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi dan rencana pembangunan agar lebih siap menghadapi risiko bencana,” ujar AHY dikutip dari siaran pers yang diterbitkan Sabtu (17/01).

Pada fokus pertama penataan ruang dan lahan, AHY menekankan pembangunan pascabencana harus didasarkan pada tata ruang yang sesuai peruntukan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana. Pemerintah mendorong evaluasi tata ruang wilayah, rehabilitasi hulu daerah aliran sungai, serta relokasi permukiman yang berada di kawasan rawan dengan memastikan status lahan clean and clear sebelum pembangunan dilakukan.

Baca juga: Hunian Tetap Korban Banjir Sumatera Dibangun di 197 Lokasi. Rumah Rusak 189.308 Unit

Fokus kedua pembangunan dan pemulihan infrastruktur dasar, AHY menyampaikan bahwa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, infrastruktur menjadi pekerjaan utama pemerintah. Jalan dan jembatan diprioritaskan untuk membuka kembali konektivitas wilayah disertai penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi, termasuk di wilayah pengungsian.

“Normalisasi sungai, perbaikan irigasi, serta pemulihan fasilitas umum seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, dan rumah ibadah juga menjadi perhatian. Di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini fokus pekerjaan utama kita adalah infrastruktur terutama infrastruktur dasar karena sangat menentukan pemulihan kehidupan masyarakat,” bebernya.

Sementara fokus ketiga untuk penanganan perumahan dan permukiman, pemerintah akan terus melakukan pendataan dan pembaruan data rumah yang terdampak sebagai dasar perencanaan penanganan.

Saat ini jumlah rumah terdampak baik kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hilang terus diperbarui. Sampai dengan 14 Januari 2026, tercatat sebanyak 238.783 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Baca juga: Korban Banjir Sumatera Dapat Aneka Bantuan Tunai Hingga Rumahnya Siap Huni

Berdasarkan estimasi sementara, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah mencapai sekitar Rp8,2 triliun sementara kebutuhan anggaran untuk infrastruktur dasar diperkirakan sebesar Rp51,8 triliun.

Besarnya pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawalan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.