Setiap Kenaikan USD1 pada Harga Minyak, Akan Menambah Defisit APBN Rp6,8 Triliun
Konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran membuat harga minyak dunia meningkat, karena konflik tersebut sangat mengganggu distribusi minyak bumi global melalui Selat Hormuz yang dikuasai Iran.
Kenaikan harga minyak bumi akan meningkatkan harga jual BBM termasuk di Indonesia sebagai salah satu negara net importir minyak bumi. Khusus untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite, kenaikan harga itu otomatis meningkatkan beban subsidi yang ditanggung pemerintah di APBN, kecuali pemerintah menyesuaikan juga harga BBM bersubsidi.
Dampak lebih jauh, upaya pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen makin berat. Tahun lalu defisit anggaran itu sudah mencapai 2,92 persen. Tekanan terhadap defisit fiskal ini menjadi salah satu alasan lembaga pemeringkat global menurunkan prospek surat utang luar negeri RI menjadi negatif.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menepis kehkawatiran tersebut. Ia menyatakan, struktur APBN Indonesia dirancang cukup tangguh merespons gejolak global, termasuk eskalasi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan memicu tekanan di pasar keuangan.
Ia menyampaikan hal itu dalam forum “Indonesia Economic Forum 2026” yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Senin (2/3/2026). Selain Juda, hadir juga sebagai pembicara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UKM Maman Abdurrahman, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Ketua Komisi XI DPR M Misbakhun, dan Chairman CT Group (pemilik CNN Indonesia) Chairul Tandjung.
Menurutnya, APBN didesain dengan tiga prinsip utama, yakni prudent, disiplin, dan fleksibel. “Prudent dan disiplin, kita memastikan defisit di bawah 3 persen. Debt to GDP ratio sekitar 40 persen. Masih jauh di bawah ketentuan undang-undang 60 persen,” kata Wamenkeu sebagaimana dikutip keterangan Kemenkeu, Selasa (3/3/2026).
Sementara aspek fleksibilitas, memberikan ruang bagi pemerintah untuk menggunakan cadangan fiskal dalam menghadapi gejolak global, baik yang berdampak pada sisi belanja maupun penerimaan negara.
“Fleksibel artinya, termasuk jika terjadi shock yang bersumber dari global. Maka ada buffer, ada cadangan fiskal yang dapat digunakan untuk memberikan bantalan terhadap gejolak-gejolak itu,” ujar Wamenkeu.
Baca juga: Kabinet Terlalu Gemuk, Makanya Defisit APBN Membengkak
Terkait kenaikan harga minyak dan potensi pelemahan rupiah, Wamenkeu mengatakan Kementerian Keuangan secara rutin melakukan stress test terhadap berbagai skenario global. Dalam nota keuangan, pemerintah juga mencantumkan analisis sensitivitas terhadap berbagai indikator makro.
Wamenkeu pun menjelaskan, setiap kenaikan USD1 pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. Sementara pelemahan Rp100 terhadap dolar AS, berdampak sekitar Rp0,8 triliun terhadap defisit fiskal, dan kenaikan yield 0,1 persen berpotensi menambah beban sekitar Rp1,9 triliun.
Meski demikian, hasil stress test pada skenario yang dinilai cukup plausible menunjukkan defisit tetap terjaga. “Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible itu menunjukkan, defisit masih terjaga di bawah 3 persen, debt over GDP juga masih terjaga,” terang Wamenkeu.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan juga terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan guna memperkuat ketahanan fiskal. Jika sebelumnya pembiayaan global didominasi dolar AS, kini pemerintah memperluas basis investor dan mata uang.
“Minggu lalu kami menerbitkan global bonds USD4,5 miliar equivalent, tapi dalam mata uang Euro dan Renminbi. Dan itu harganya masih sangat bagus, yield-nya masih sangat bagus. Untuk Renminbi antara 2-3 persen dan untuk Euro 4-5 persen. Ini ukurannya masih sangat bagus sekali untuk pasar global kita,” tutur Wamenkeu Juda.
Baca juga: Bank Dunia Benar, Purbaya Sok Gaya, Defisit APBN Sudah Dekati 3 Persen, Keseimbangan Primer Minus
Di sisi investasi, pemerintah telah memasukkan proyeksi investasi asing dalam skenario pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran investasi domestik kini juga diperkuat melalui entitas baru pemerintah Danantara.
“Danantara ini sekarang memiliki peran penting. Kalau dulu investasi yang dilakukan pemerintah akhirnya masuk di APBN, sekarang ada di Danantara. Danantara sekarang part of macroeconomic management Indonesia,” kata Wamenkeu.
Saat ini pemerintah lebih memfokuskan belanja APBN pada konsumsi pemerintah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Sementara, pembiayaan investasi makin banyak dilakukan melalui Danantara serta dukungan investasi luar negeri. Dengan berbagai instrumen tersebut, Wamenkeu optimistis keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara tetap dapat dijaga di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.