Kalimantan Barat Dapat Alokasi Bedah Rumah 13.800 Unit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan peningkatan signifikan kuota bedah rumah tidak layak huni (RTLH) atau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi bagi Kalimantan Barat tahun ini.
Menteri PKP menyampaikan hal itu dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (4/3/2026).
“Tahun lalu jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit, tahun ini meningkat menjadi 13.800 unit. Ini kenaikan yang luar biasa dan harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah,” kata Ara dikutip dari keterangan Kementerian PKP, Kamis (5/3/2026).
Menteri Ara menyoroti pentingnya dukungan data dari pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program BSPS di Kalbar. Ia meminta data usulan BSPS berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) yang sudah diverifikasi, diserahkan maksimal satu minggu dari hari ini ke sistem Sibaru (Sistem Informasi Bantuan Perumahan).
Sebagai perbandingan, jumlah RTLH terbesar di Indonesia ada di Jakarta sebanyak 209.000 unit. Namun, tahun ini Jakarta hanya mendapat jatah renovasi 2.000 unit.
Namun, Kalbar memang tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan, mencapai 6,16 persen atau sekitar 330,95 ribu orang (Maret 2025). Paling tinggi di Kabupaten Ketapang 46,59 ribu jiwa (2024) dan Kabupaten Landak 35,38 ribu jiwa.
Baca juga: Kuota Bedah Rumah 400 Ribu, Usulan Perbaikan 4 Juta Unit
Jangan heran jumlah RTLH terbanyak juga ada di Kabupaten Ketapang, mencapai 26.580 unit (2024) tersebar di 20 kecamatan, dengan wilayah tertinggi di Kecamatan Manis Mata (2.627 unit). Sementara tingkat kemiskinan Jakarta jauh lebih rendah, mencapai 4,28 persen (Maret 2025).
Karena soal tingkat kemiskinan itu pula, Jawa Barat menjadi salah satu privinsi dengan alokasi BPSP terbesar tahun ini, mencapai 33.000 unit. Per Maret 2025 tingkat kemiskinan Jawa Barat mencapai 7,02 persen, atau setara dengan 3,65 juta orang.
Selain BSPS, Menteri PKP dalam acara tersebut juga menaikkan kuota rumah subsidi di Kalimantan Barat dari 8.957 unit (2025) menjadi 22.000 unit tahun ini.
“Tadi Pak Sekda minta 20 ribu rumah subsidi, saya tambahkan menjadi 22 ribu. Ini karena sektor perumahan memiliki efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, melibatkan tukang, toko bangunan, warung, hingga sektor jasa lainnya,” jelas Ara.
terkait kuota rumah subsidi itu, Menteri Ara meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan kebijakan PBG dan BPHTB gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah pembeli rumah subsidi.
“Saya minta dalam tiga hari ke depan semua kota dan kabupaten di Kalbar yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis, segera menjalankannya. Kalau belum jalan, umumkan Pemda mana yang belum melaksanakan kebijakan pro rakyat ini,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara mengapresiasi peran BRI, PNM Mekaar, dan lembaga keuangan lain yang aktif dalam pembiayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Baca juga: Prosesnya Mudah, Penyaluran KUR Perumahan Sudah Capai Rp4,9 Triliun
Ia berharap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan makin ditingkatkan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga meminta sosialisasi KUR Perumahan di Kalimantan Barat disertai transaksi langsung agar lebih efisien dan berdampak nyata.
“Dari total Rp5 triliun (realisasi) KUR perumahan saat ini, 55 persen disalurkan BRI. Saya apresiasi kerja kerasnya. Semoga penyalurannya bisa lebih cepat dan mudah dibandingkan rentenir. Bunganya sudah rendah, jadi tinggal percepat pelayanannya,” kata Menteri Ara.
Dalam acara yang dihadiri Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, serta perwakilan dari BP Tapera, SMF, PNM, dan BRI, Menteri Ara menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pembiayaan perumahan rakyat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Rumah subsidi dan BSPS bukan hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Ini program gotong royong yang efeknya nyata bagi masyarakat,” pungkas Menteri Ara.