Menteri dan Wamen PKP Duduk Berdampingan Terima Arahan Presiden Soal Perumahan
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026), membahas percepatan program perumahan rakyat.
Rapat dihadiri antara lain oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.
Untuk pertama kali setelah hampir 1,5 tahun pemerintahan Prabowo berjalan, Menteri PKP Maruarar Sirait duduk berdampingan dengan Wamen PKP Fahri Hamzah di hadapan Presiden, walaupun di gambar terlihat tetap seperti emoh untuk saling menyapa dan berbicara.
Menteri PKP usai rapat menyatakan, dalam rapat pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya berupa peningkatan kuota bedah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Sedang dipersiapkan peningkatan bedah rumah rakyat di seluruh Indonesia, bersama menteri keuangan, mensesneg dan seskab,” kata Maruarar sebagaimana dikutip keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Baca juga: Hunian bagi Warga Bantaran Rel Senen Mulai Dibangun, Rumah Tapak Bukan Rusun
Maruarar kembali mengulangi lagi pernyataan yang sama, bahwa program bedah rumah tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu, mencakup renovasi 400 ribu RTLH dibanding 2025 yang hanya 44.000 unit.
“Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Presiden. Ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” ujar Menteri PKP.
Dalam rapat itu, menurut Maruarar, Presiden juga memberikan arahan soal pemanfaatan lahan negara, khususnya yang berada di kawasan strategis perkotaan, untuk pembangunan rumah susun (rusun).
Pemanfaatan lahan milik BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), akan diprioritaskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Jadi, bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi, selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah,” jelas Maruarar.
Ia menambahkan, pemanfaatan lahan negara dan BUMBN nanti tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), tapi juga di kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan.
“Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah lahan potensial untuk pembangunan hunian tersebut,” ungkap Menteri PKP.
Yang sudah mulai dibangun, lahan milik BUMN Angkasa Pura di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, berupa rumah tapak sebanyak 324 unit, untuk relokasi warga bantaran rel di Senen, dengan target rmmpung 15 Juni 2026.
“Sedang dipersiapkan juga (pembangunan rusun) di lahan KAI, sebanyak 500 unit yang akan segera diproses,” kata Maruarar tanpa menyebut lokasinya.
Baca juga: Kementerian PKP Petakan Lahan BUMN untuk Rusun Warga Bantaran Rel dan MBT
Terkait lahan itu, Presiden telah mengarahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat legalitas penyediaannya. Sementara pembiayaan akan dilakukan oleh Badan Investasi Danantara.
“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa guna mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak atas tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat,” pungkas Menteri PKP.
Sementara kepada Mendiktisaintek, Presiden meminta agar universitas lebih aktif terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan tata kota di semua daerah. Kemudian, melakukan riset dan kajian mengenai masalah perumahan.
“Nanti Menteri Perumahan akan mengoordinasikan kami dari sisi risetnya, apa-apa yang bisa membantu, memudahkan untuk mengatasi masalah perumahan. Pendekatan riset akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk analisis dampak lingkungannya,” tutur Brian.