Jawa Tengah Provinsi dengan Realisasi KUR Perumahan Terbesar
Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) terbesar sepanjang 1 Januari-1 April 2026, dengan nilai Rp2,3 triliun.
Penyaluran KPP terbesar di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, diikuti Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memuji capaian itu dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan sejumlah bupati di Jawa Tengah di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
“Kita harus belajar dari Jateng dan gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Jadi, saya senang sekali Jateng nomor satu,” kata Maruarar dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Baca juga: Prosesnya Mudah, Penyaluran KUR Perumahan Sudah Capai Rp4,9 Triliun
Selain kredit perumahan, Jawa Tengah juga mencatat realisasi penyaluran KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kedua terbesar setelah Jawa Barat, tahun lalu sejumlah 24.470 unit.
“Karena itu kalau boleh, tahun ini (2026 kuota KPR FLPP Jateng saya naikkan) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang boleh dijadikan permukiman,” kata Ara.
Selain KPP dan KPR FLPP, dalam pertemuan itu juga dibahas rencana akselerasi program perumahan dan permukiman di Jawa Tengah tahun ini. Mencakup program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, penataan permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng.
“Sentra genteng di Jateng ada di Kebumen dan Jepara. Ini akan kita manfaatkan (dalam penyediaan rumah MBR melalui aneka program itu), jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM-nya maju,” jelas Menteri PKP.
Ahmad Luthfi mengungkapkan, tahun lalu backlog perumahan di Jawa Tengah bisa dikurangi 274.514 unit, sehingga sekarang backlog-nya tinggal 1.058.454 unit, atau turun kurang lebih 20 persen.
Baca juga: Tertarik Ambil KUR Perumahan? Simak Kriteria dan Persyaratannya
Penanganan dibiayai dengan dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, BAZNAS, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), partisipasisi masyarakat, dan lain-lain.
“Hari ini kami usulkan untuk penanganan permukiman kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang yang padat. Pembangunan rumah susun juga kami usulkan,” kata Luthfi.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP merencanakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada Mei 2026 untuk meninjau langsung program perumahan di lima kota dan kabupaten di provisnis itu.