Pakar UGM: Narasi Optimis Pemerintah Tidak Sesuai dengan Realitas

Terdapat jarak yang makin lebar antara narasi optimis pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah diminta lebih terbuka terhadap kritik, dan melansir kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan nyata masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur “Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional” di selasar barat Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/5/2026).

Diskusi kali ini menghadirkan dua akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM: dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik Media Wahyudi Askar Ph.D, dan dosen Ilmu Komunikasi Gilang Desti Parahita Ph.D.

Media Wahyudi menilai, pemerintah terlalu fokus menjaga stabilitas narasi ekonomi dibanding membaca kondisi riil masyarakat. Padahal, masyarakat saat ini makin kritis dan memiliki akses informasi yang jauh lebih baik.

Masyarakat dapat merasakan langsung tekanan ekonomi melalui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya angka PHK, hingga menurunnya daya beli. Karena itu publik pun mempertanyakan kesesuaian data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah, dengan pengalaman hidup mereka sehari-hari.

“Problem terbesar hari ini, terlalu jauhnya angka yang dinarasikan pemerintah dengan realita di lapangan. Apa yang dipaparkan pemerintah tidak benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Media dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Media, pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak dinikmati kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal, aset, dan proyek-proyek strategis negara.

Sementara masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan, menghadapi tekanan ekonomi yang makin besar. Ketimpangan itu membuat publik kian sulit mempercayai narasi optimisme ekonomi yang terus disampaikan pemerintah. “Ekonomi memang tumbuh, tapi hanya dinikmati kelas atas, orang superkaya,” tukasnya.

Media juga mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berbasis pada riset dan kebutuhan nyata masyarakat. Ia mencontohkan program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang perlu dievaluasi kembali, karena membebani fiskal negara.

Bagi Media, kebijakan publik harusnya disusun berdasarkan kajian akademik, data lapangan, dan mitigasi risiko yang matang, bukan sekadar dorongan politik jangka pendek. Pemerintah perlu lebih terbuka terhadap masukan akademisi, dan menghentikan pola komunikasi yang justru memunculkan ketidakpastian di ruang publik.

“Solusinya sebetulnya cuma dua. Satu, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program tersebut. Kedua, untuk satu sampai tiga bulan ke depan, jauhkan presiden dari microphone,” tegasnya.

Baca juga: Menurun Optimisme Kaum Menengah ke Bawah Terhadap Kondisi Ekonomi

Sementara Gilang Desti Parahita menilai, persoalan utama komunikasi pemerintah saat ini terletak pada absennya empati terhadap kondisi masyarakat. Komunikasi publik pemerintah cenderung dipenuhi jargon optimisme, tanpa disertai pengakuan atas keresahan yang dirasakan rakyat.

Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menunjukkan empati, dan memahami pengalaman sosial ekonomi yang sedang mereka hadapi. Publik tidak cukup hanya diberikan narasi, kondisi negara masih baik-baik saja.

“Yang tidak ada dalam banyak pidato Presiden, penyebutan apa yang dirasakan rakyat. Misalnya, keadaan negara memang sedang tidak terlalu baik, harga kebutuhan pokok naik, itu harus direkognisi terlebih dulu, menunjukkan empati terhadap apa yang terjadi pada rakyat,” katanya.

Gilang mengungkapkan, narasi optimisme yang terus diulang tanpa empati, berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Banyak pernyataan pejabat publik terasa normatif, dan tidak menyentuh pengalaman hidup masyarakat sehari-hari. Berdasarkan riset yang ia lakukan di sejumlah wilayah, tekanan ekonomi juga dirasakan kelompok masyarakat desa dan kelompok termarginalkan.

Masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, hingga berkurangnya berbagai program sosial di tingkat desa akibat keterbatasan anggaran.

“Yang pertama akan terasa seperti delusional, yang kedua akan seperti instruksional, karena dua-duanya tidak ditemani empati dan pengakuan terhadap apa yang dirasakan publik. Jadi, masyarakat merasa apa yang mereka alami seperti tidak benar-benar didengar,” terang Gilang.

Baca juga: Full Nganggur 7,24 Juta, Setengah Nganggur 10,73 Juta, Proporsi Pekerja Informal Meningkat

Gilang berpendapat, kritik yang disampaikan akademisi dan masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam demokrasi. Kampus berperan menjaga nalar kritis dan menghadirkan perspektif alternatif terhadap kebijakan negara.

Kritik yang muncul dari akademisi bukan bentuk pesimisme terhadap bangsa, melainkan upaya menjaga agar kebijakan publik tetap berpihak pada masyarakat luas.

Ia mengingatkan pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih sehat, agar narasi publik tidak hanya didominasi negara dan kelompok elite. “Kita tidak bisa membiarkan narasi hanya dipegang satu pihak, yaitu negara. Kalau suara kritis dianggap ancaman, demokrasi justru kehilangan ruang dialognya,” pungkasnya.

Optimisme terukur
Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam diskusi di acara Jogja Financial Festival (JFF) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (22/5/2026), kembali mengulangi optimismenya mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia menyatakan, optimisme pemerintah berdasarkan perhitungan dan kebijakan yang terukur.

“Kita hitung langkah-langkah kita seperti apa, kita lihat dampaknya (terhadap kondisi ekonomi nasional),” katanya dikutip dari keterangan resmi.

Ia kembali menegaskan, perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan akselerasi konsumsi pemerintah.

“Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Ini akan kita lanjutkan terus ke depan,” ujar Menkeu Purbaya.

Untuk memperbaiki iklim investasi, pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, yang beranggotakan lintas kementerian untuk mengatasi berbagai hambatan dalam investasi, termasuk persoalan perizinan dan koordinasi antar instansi.

Melalui pendekatan ini, sejumlah persoalan bisnis dan investasi dapat dipercepat penyelesaiannya. Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah, sekitar 5-6 persen, bagi perusahaan berorientasi ekspor. “Dari situ masyarakat bisa melihat betapa serius kita memperbaiki kondisi ekonomi,” kata Menkeu.

Baca juga: Lebih dari 50 Persen Penduduk RI Terancam Rentan Miskin, Cemas dan Kehilangan Rasa Aman

Moderator diskusi Chairman CT Corp Chairul Tanjung, menanyakan situasi yang dirasakan masyarakat yang berbeda dengan narasi pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, inflasi rendah, pengangguran turun, dan seterusnya.

“Yang dirasakan masyarakat, inflasi rendah tapi harga naik, cari kerja lebih sulit, PHK terus terjadi. Ada semacam gap antara data statistik dan apa yang dirasakan masyarakat, apa yang sebenarnya terjadi?” tanya CT.

Menjawab pertanyaan itu, Purbaya mengaku bingung. Ia sudah melakukan investigasi terhadap data-data yang disampaikan BPS. Dari data itu, faktanya ada peningkatan penjualan mobil, sepeda motor, semen, listrik, dan BBM.

“Jadi, konsumsi masyarakat trennya masih naik kencang. Artinya, daya beli nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok,” kata Purbaya.