Triwulan Satu 2026 Belanja Pemerintah Tetap Ngegas
Konflik baru di Timur Tengah sejak awal Maret 2026 yang melambungkan harga minyak dunia, tidak mengerem belanja pemerintah RI. Pemerintah tetap ngegas belanja demi mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,5 persen sampai mendekati 6 persen tahun ini.
Sampai akhir Maret 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, belanja pemerintah mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar Rp620,3 triliun.
Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp610,3 triliun (belanja kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp329,1 trilliun), plus transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Sementara penerimaan negara selama periode yang sama (Januari-Maret 2026) mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen (yoy).
Mayoritas disumbang penerimaan pajak Rp462,7 triliun, atau tumbuh 14,3 persen dibanding akhir Maret 2025 sebesar Rp404,7 triliun, plus penerimaan bea dan cukai Rp67,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp112,1 triliun, dan hibah Rp100 miliar.
Baca juga: Presiden: Pemerintah Berupaya Menjaga Defisit APBN Tidak Bertambah
Karena belanja jauh lebih besar daripada penerimaan, maka APBN 2026 pun mengalami defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Maret 2026.
Defisit Maret 2026 itu lebih besar dibanding periode yang sama 2025 sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41 persen terhadap PDB. Pemerintah sendiri menargetkan defisit fiskal dalam APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
“Jadi, defisit itu sesuatu yang normal, karena anggaran kita memang didesain defisit,” kata Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), sebagaimana dikutip media massa.
Menku menambahkan, pemerintah terus memonitor angka defisit itu agar tidak melebihi 3 persen. “Pemerintah akan berhati-hati (menjaga defisit fiskal),” ujar Purbaya.
Baca juga: Setiap Kenaikan USD1 pada Harga Minyak, Akan Menambah Defisit APBN Rp6,8 Triliun
Sebelumnya dalam bebeerapa kesempatan, Purbaya menyatakan pemerintah akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup defisit anggaran bila diperlukan, misalnya untuk menahan kenaikan harga BBM bersubsidi menyusul melonjaknya harga minyak dunia.
Saat ini nilai SAL pemerintah mencapai Rp420 triliun. Sebanyak Rp300 triliun ditempatkan di bank-bank BUMN yang bisa ditarik sewaktu-waktu, dan Rp120 triliun masih tersimpan di Bank Indonesia.