Ada Potensi Permintaan FLPP Sekitar 40.000 Unit Hingga Akhir Tahun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menggelar rapat evaluasi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Jakarta akhir pekan lalu, terkait upaya mempercepat realisasi penyaluran subsidi pemilikan rumah (KPR) dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026.
Berdasarkan paparan BP Tapera, realisasi penyaluran KPR FLPP per 9 Oktober 2026 baru mencapai 177.161 unit, atau 50,62 persen dari target 350.000 unit. Terdiri atas 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun (rusun).
BP Tapera menyampaikan potensi permintaan (demand) FLPP baru sebanyak 39.155 unit, dan potensi pasokan (supply) rumah sibsidi 27.443 unit. Potensi tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi, guna mengoptimalkan capaian realisasi KPR FLPP hingga akhir tahun.
Untuk itu, setiap deputi komisioner BP Tapera memaparkan rencana kegiatan pemasaran di wilayah tanggung jawab masing-masing. Rencana disusun dengan mempertimbangkan target penyaluran dan potensi di setiap provinsi, serta mencakup langkah memperluas jangkauan calon debitur dan meningkatkan realisasi akad KPR FLPP.
Setiap wilayah didorong memiliki target dan rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk penentuan lokasi, bank penyalur, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab. Melalui pembagian tugas yang terukur, potensi penyaluran di setiap daerah diharapkan dapat menjadi realisasi akad.
Baca juga: Permintaan Rumah Payah, Realisasi KPR FLPP Pengembang Himperra Baru 51 Persen
BP Tapera juga memperkuat strategi pemasaran melalui audiensi, sosialisasi, dan pembukaan open booth di instansi pemerintah, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk menjangkau calon debitur potensial, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program KPR Sejahtera FLPP, dan mendorong calon konsumen melanjutkan proses pengajuan pembiayaan hingga akad.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan, pentingnya menjaga kolaborasi seluruh ekosistem perumahan agar manfaat program FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program ini harus makin meluas kebermanfaatannya bagi masyarakat. Kami tetap berharap tahun ini kita masih kompak, full power, untuk mencapai target maksimal. Mudah-mudahan realisasi tahun lalu bisa kita kalahkan,” kata Heru dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Tahun lalu realisasi penyaluran KPR FLPP mencapai 278 ribu unit lebih, tertinggi dalam 10 tahun sejarah penyaluran subsidi perumahan tersebut.
Baca juga: Penjualan Rumah Subsidi Anjlok, Himperra Usul Sebagian Dana Bedah Rumah Dialihkan ke FLPP
Ia menambahkan, sisa waktu sekitar 2,5 bulan hingga akhir 2026 harus dimanfaatkan maksimal melalui kerja sama yang yang makin intensif antara BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan.
Dalam rapat berbagai masukan turut disampaikan para pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyaluran FLPP.
Dari sisi pengembang, salah satu masukannya adalah penguatan strategi pemasaran rumah subsidi melalui pendekatan konvensional dan digital. Kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan kualitas calon pembeli yang berpotensi mengakses pembiayaan FLPP.
Baca juga: Himperra Usul Batas Harga Rumah Subsidi Hingga Rp500 Juta Supaya Penjualannya Bergairah
Dari sisi perbankan, salah satu kendala adalah progres pembangunan fisik rumah, khususnya penyediaan listrik dan air. Untuk itu, diperlukan dukungan dan koordinasi dengan pengembang agar rumah dapat segera siap huni dan proses pembiayaan berjalan lebih optimal.
Masing-masing bank penyalur, BTN, BRI, Mandiri, BSN, dan BJB, memaparkan realisasi penyaluran serta komitmen mendukung pencapaian target FLPP 2026.
Sementara perwakilan konsumen menyampaikan aspirasi, agar para pengembang memasarkan dan menjual rumah sesuai dengan kondisi serta spesifikasi yang ditawarkan, sehingga konsumen memperoleh hunian yang sesuai dengan informasi yang disampaikan.