Tim Pemantau Sejuta Rumah Harus Siapkan Lahan dan Terobos Kendala di Lapangan

Kendati sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pelaksanaan program pembangunan sejuta rumah banyak menghadapi kendala di lapangan. Secara tidak langsung pemerintah mengakuinya dengan menyatakan akan melakukan perbaikan sambil terus menjalankan program ini.

Untuk itu pemerintah membentuk tim monitoring dan pengendalian program satu juta rumah yang akan memantau mulai dari tahap persiapan, pengawasan pembangunan, hingga pemanfataanya. Tim ini gabungan dari sejumlah instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan sejumlah asosiasi perusahaan pengembang.

“Tugas utama tim ini menyediakan lahan yang siap dibangun, (menuntaskan) kendala di lapangan, bagaimana progresnya, di mana hambatan terkait perizinan, pemanfaatan lahan, dan hal teknis, dan kendala lain yang pasti banyak terjadi di lapangan,” ujar Sekretaris Tim Kuswardono di Kantor Kemenpupera, Selasa (12/5).

Nantinya, lanjut Kuswardono, semua yang terlibat di dalam tim harus melakukan pembaharuan data. Ini dilakukan paling  lambat minggu ketiga setiap bulan. Data ini menjadi bahan untuk dibahas oleh tim pemantau sekaligus mengevaluasi perkembangan di lapangan. Tim juga akan memonitor proyek rumah bersubsidi yang diresmikan pembangunannya oleh Presiden pada akhir April 2015. Tim ini masih belum formal karena kelembagaannya menunggu pengesahan dari biro hukum Kemenpupera.

“Saat pertemuan kita akan evaluasi secara menyeluruh dan membuat terobosan agar pelaksanaan program sejuta rumah berjalan lebih cepat. Kita tidak ingin ada  keluh-kesah menghadapi kesulitan dan hambatan di lapangan. Setiap persoalan dibahas dan dicarikan solusi kongkrit,” tandasnya.