Program 3 Juta Rumah Butuh Lahan 25 Ribu Hektar, ATR/BPN: Sudah Tersedia 79 Ribu Hektar
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, program 3 juta rumah membutuhkan sekitar 25.200 hektare lahan per tahun. Angka itu didapat dengan asumsi setiap rumah punya kaveling bersih rata-rata 60 meter persegi (m2).
Dengan perhitungan seperti itu, Kementerian ATR/BPN sudah mampu menyediakan lahannya. “Saya punya stok lahan 79 ribu hektare (untuk program tiga juta rumah),” katan Nusron dalam sambutannya pada Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) di Jakarta akhir pekan lalu.
Menteri ATR menjelaskan, pihaknya memiliki data tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk berbagai program nasional.
Tanah terindikasi telantar itu merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN), dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang. Tanah telantar itu harus dimanfaatkan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
“Tanah itu harus difungsikan dan dipergunakan sesuai dengan Pasal 33 UUD. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi tidak boleh menganggur dan telantar. Karena itu kami tawarkan (untuk program 3 juta rumah),” tutur Nusron.
Dari 854.662 hektare itu setelah dianalisis, yang bisa dipakai untuk kawasan permukiman mencapai 79.925 hektare. Dengan kata lain, ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah sudah dapat dipastikan.
“Sekarang isunya, apakah tanah (terlantar) itu lokasi dan peta topografinya cocok atau tidak (untuk perumahan), infrastruktur jalan menuju ke sana (lokasi tanah) cocok atau tidak (untuk mendukung pengembangan permukiman). Soal ketersediaan tanahnya no issue,” jelas Menteri Nusron.
Awal tahun depan Kementerian ATR/BPN akan memaparkan bentuk peta topografi tanah terlantar 79 ribu hektar tersebut, apakah memang cocok untuk pengembangan permukiman atau tidak.
“Saat ini tim (ATR/BPN) sedang bekerja membuat peta, karena membuat peta itu tidak gampang. Nanti, teman-teman (stakeholder perumahan) bisa lihat cocok apa tidak (lahan tersebut untuk pengembangan permukiman),” papar Nusron.
Selain pemanfaatan tanah telantar, dalam Rakernas Himperra itu Menteri Nusron menyebutkan kebijakan lain Kementerian ATR/BPN terkait program 3 juta rumah.
Antara lain pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT), kegiatan pendaftaran, pengukuran, dan sertifikasi, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Rencana Detail Tata Ruang (RTR), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta Hak Tanggungan (HT), balik nama, dan roya.
Baca juga: Himperra Siap Tingkatkan Pembangunan Rumah 3 Kali Lipat Asal…
Terkait keluhan soal proses perizinan dan sertifikasi proyek perumahan di kantor pertanahan yang masih bertele-tele dan tidak jelas waktu dan biayanya, Menteri Nusron mengakuinya.
Kendati demikian Nusron menyatakan, ia juga tidak bisa langsung bertindak keras. Alasannya, ada ketimpangan beban kerja yang tinggi antara sebagian kantor pertanahan dengan sebagian lainnya.
Ada kantor pertanahan yang menangani ratusan ribu proses sertifikasi per tahun, ada yang cuma beberapa ribu. Aparatnya baik di kantor pertanahan yang beban kerjanya tinggi maupun rendah, mendapat renumerasi yang sama.
Bila langsung dikerasi, bisa menurunkan semangat kerja mereka yang pada akhirnya makin memperlambat penanganan aneka urusan soal tanah di kantor pertanahan.
Karena itu Menteri Nusron berencana menjadikan sebagian kantor pertanahan yang beban kerjanya tinggi itu menjadi BLU (Badan Layanan Umum).
“Tahun depan targetnya 54 kantor pertanahan kita jadikan BLU. Dengan jadi BLU mereka mandiri mengelola layanan dan renumerasi aparatnya. Bagi developer yang penting kan semuanya jelas, waktu dan biayanya,” kata Nusron yang disambut koor setuju oleh peserta Rakernas Himperra.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang membuka Rakernas Himperra mengungkapkan, dalam dua bulan terakhir ia memang sering berdiskusi dengan Menteri ATR/BPN soal ketersediaan lahan program 3 juta rumah.
“Pak Nusron langsung menjelaskan titik-titik lahan yang berpotensi untuk program tersebut. Beliau memang sangat mendukung program tiga juta rumah,” kata Ara.