Pemerintah Tetap Pede Ekonomi RI Tangguh, Triwulan Satu Bisa Tumbuh 5,5 Persen atau Lebih
Berbagai lembaga global memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi tahun ini, terutama karena faktor eksternal konflik di Timur Tengah.
Klub negara maju, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) misalnya, menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 4,8 persen.
Bank Dunia juga melakukan hal yang sama dalam laporan terbarunya East Asia and Pacific Economic Update April 2026 yang dirilis Rabu (8/4/2026), memproyeksikan ekonomi RI 2026 hanya akan tumbuh 4,7 persen.
Sementara lembaga riset kawasan ASEAN+3, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan menjadi 5 persen pada tahun ini.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI itu jauh di bawah Vietnam yang diperkirakan Bank Dunia mencapai 7,4 persen tahun ini, dan Filipina sebesar 5,3 persen.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memperkirakan pertumbuhannya akan lebih tinggi, di atas 5,5 persen hingga mendekati 6 persen.
Sebagian besar ekonom segendang sepenarian dengan lembaga-lembaga global tersebut, tidak yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh sesuai target pemerintah, apalagi melampaui.
Pesimisme itu bukan hanya karena faktor eksternal konflik di Timur Tengah dan lain-lain, tapi juga faktor internal (domestik) terutama menyangkut kondisi fiskal (anggaran negara) yang payah, dan nilai tukar yang terus melemah.
Baca juga: Tekanan Global, OECD: Ekonomi RI 2026 Hanya Akan Tumbuh 4,8 Persen, Inflasi 3,4 Persen
Tetap resilien
Menjawab aneka keraguan itu, pemerintah kembali menegaskan ekonomi RI tetap tangguh dan akan tumbuh sesuai target.
Penegasan itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat eselon I Kementerian/Lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Rapat merupakan forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi jajaran pemerintah, dalam menghadapi aneka persoalan domestik dan global.
Menko Airlangga berbicara kepada awak media didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Ternggono.
Menurut Airlangga, di antara negara-negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,39 persen pada triwulan IV-2025 berada di posisi kedua setelah India, yang ekonominya tumbuh 7,40 persen pada periode yang sama.
“Tadi (dalam rapat) disampaikan kepada Presiden, konsumsi kita kuat, ketahanan pangan juga relatif kuat. Produksi beras 2025 mencapai 34,7 juta ton, stok Bulog (per 8 April 2026) 4,6 juta ton,” katanya seperti dikutip dari keterangan Kemenko Perekonomian, Kamis (9/4/2026).
Dari sisi fiskal, kinerja APBN juga positif. Penerimaan pajak hingga akhir triwulan satu 2026 meningkat 14,3 persen, PMI Manufaktur per Maret 2026 tetap ekspansif dengan indeks 50,1 kendati ada konflik di Timur Tengah.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satunya implementasi program biodiesel B50 per 1 Juli 2026, yang akan meningkatkan ketahanan anggaran negara dari penghematan sebesar Rp48 triliun.
Airlangga menegaskan, pemerintah berkomitmen disiplin fiskal, khususnya dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran.
“Presiden tadi komit, rasio utang dijaga di level 40 persen PDB, walaupun undang-undang membolehkan sampai 60 persen. Begitu pula defisit anggaran, dijaga di level 3 persen sampai akhir tahun,” ujarnya.
Pemerintan mengklaim, ekonomi juga masih memperlihatkan resiliensi dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di angka 125,2 (Februari 2026) atau di level optimis, dan cadangan devisa terjaga di angka USD151,9 miliar atau setara 6 bulan impor.
“Karena itu, pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama juga masih akan baik, seperti tadi disampaikan Menteri Keuangan, masih bisa mencapai 5,5 persen atau lebih besar,” tutur Menko Airlangga.
Baca juga: Purbaya Optimistis Triwulan I Ekonomi Tumbuh 5,7 Persen, Para Ekonom Tidak
Dari segi keuangan, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dengan melakukan triple intervention di pasar spot domestik dan non-delivery forward untuk menstabilkan nilai tukar, dan BI Rate tetap terjaga di level 4,75.
Terkait kebijakan energi dan transportasi, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga avtur dengan penerapan PPN DTP 11 persen selama dua bulan, sehingga kenaikan harga tiket pesawat domestik bisa ditahan pada level 9-13 persen saja.
“Mengenai dampak (kenaikan avtur) terhadap ongkos haji, di-absorb pemerintah. Jadi, tidak ada kenaikan biaya haji. Kita absorb untuk sekitar 220 ribu jemaah haji, dengan anggaran Rp1,77 triliun dibebankan ke APBN,” pungkas Airlangga.