Pemrov Diminta Selesaikan Permasalah ITC Mangga Dua

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ITC Mangga Dua, Roxy Mas dan Graha Cempaka Mas tanpa melanggar hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh praktisi hukum Erwin Kallo menanggapi hasil rapat konsultasi antara DPR RI dengan sejumlah pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) ITC Mangga Dua, ITC Roxy Mas dan Graha Cempaka Mas pada Selasa (25/2) lalu.

Dia menerangkan dalam rapat konsultasi tersebut, DPR RI merekomendasikan agar diselenggarakan pemilihan ulang pengurus PPRS yang baru.

“Hasil rapat yang kemarin itu bukan kesepakatan dan saya menyatakan tidak setuju. Boleh saja, tapi kami harus minta persetujuan dari yang lain,” kata Erwin, di Jakarta, Jumat.

Masih berkaitan dengan permasalahan itu, dia mengaku optimis Pemprov DKI akan bersikap hati-hati dengan tetap mempertimbangkan segala aspek hukum yang berlaku.

“Karena Pemprov DKI sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya sendiri. Apalagi, Pemprov DKI selaku pembina, tentunya selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” tutur Erwin.

Dia mengungkapkan rekomendasi yang diberikan oleh DPR RI mengenai pembentukan pengurus PPRS baru di tiga kawasan tersebut merupakan bentuk intervensi dan pelanggaran hukum.

“Oleh karena itu, kami menolak adanya intervensi dari luar, apa pun bentuknya. Masalah di ITC Mangga Dua adalah masalah internal dan pihak luar tidak boleh ikut campur,” ungkap Erwin.

Kendati demikian, dia meminta kesediaan Pemprov DKI, beserta Kementerian Perumahan Rakyat untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ketiga kawasan tersebut. Antara