3 Bulan Cadangan Devisa Terkuras USD8,4 Miliar untuk Intervensi, Tapi Rupiah Makin Payah
Selama 3 bulan pertama tahun ini, cadangan devisa sudah terkuras sekitar USD8,4 miliar atau setara Rp141 triliun dengan kurs Rp16.800, antara lain untuk mengintervensi pasar demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kendati demikian, nilai tukar rupiah terhadap dola AS (USD) justru makin payah.
Pada Selasa (7/4/2026) nilai tukar rupiah di pasar spot solar antar bank di Jakarta (JISDOR), rupiah bahkan menembus Rp17.092 per USD, rekor terlemah sepanjang sejarah RI.
Sebagai perbandingan, saat krisis moneter tahun 1998, level terendah nilai tukar rupiah berada di level mendekati Rp17.000.
Pelemahan nilai tukar rupiah itu terjadi saat mayoritas mata uang di kawasan Asia dan negara maju kompak menguat.
Pada penutupan perdagangan Rabu (8/4/2026), nilai tukar rupiah di JISDOR hanya menguat tipis dan masih di atas Rp17.000, yaitu Rp17.009 per USD. Padahal, ada kesepakatan gencatan senjata antara AS-Israel dan Iran, yang langsung memicu penuruna harga minyak dunia.
Penyebab pelemahan rupiah itu adalah faktor eksternal dan domestik. Faktie eksternal terutama sentimen terhadap konflik AS-Israel dengan Iran, yang melambungkan harga energi serta meningkatkan biaya logistik dan mengganggu rantai pasok global
Situasi itu membuat was-was para investor, sehingga mereka mengalihkan uangnya dari emerging market seperti Indonesia ke instrumen dolar AS.
Baca juga: Sebulan Cadangan Devisa Terkuras Rp63 Triliun untuk Jaga Rupiah
Penarikan dana terbesar oleh investor asing terjadi di pasar modal, mencapai Rp23,34 triliun menurut OJK dalam sebulan terakhir, yang membuat indeks saham (IHSG) melorot 14,42 persen dalam periode yang sama ke level 7.048,22. Diikuti pemindahan dana dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp21 triliun.
Dengan nilai tukar rupiah yang terus merosot melampaui margin yang didapat dari kenaikan harga saham dan yield surat utang, investor asing merasa rugi mempertahankan investasi portofolionya dalam rupiah.
Belum menyebut faktor tuntutan investor asing terhadap reformasi pasar modal Indonesia, sehingga lebih selaras dengan standar global, yang sampai sekarang masih dalam proses pembahasan an rencana implementasi.
Sementara faktor domestik, adalah kondisi fiskal (APBN) Indonesia yang tertekan akibat faktor geopolitik itu, terutama karena melonjaknya beban subsidi BBM, yang membuat investor kurang pede memandang prospek ekonomi Indonesia.
Pemerintah memutuskan menanggung pembengkakan beban subsidi BBM itu, dengan menolak menaikkan harganya sampai akhir tahun ini kendati harga minyak dunia melambung.
Untuk itu pemerintah melakukan efisiensi belanja di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), namun mempertahankan belanja jumbo di program-program populis seperti MBG, Kopdes Merah Putih, dan program 3 juta rumah.
Baca juga: Wamenkeu: Harga BBM Tidak Naik Demi Jaga Daya Beli dan Tahan Inflasi
Dengan sikap pemerintah itu, banyak yang memperkirakan defisit APBN akan tetap melampaui angka keramat 3 persen, kendati pemerintah bersikeras akan menjaganya di bawah 3 persen PDB.
Alasannya, harga minyak dunia masih akan tinggi atau bahkan makin tinggi, karena belum terang kapan perang AS-Iran akan berakhir, dan kemampuan keuangan pemerintah RI memgimpor BBM dengan harga tinggi itu terbatas.
Persoalannya memang lebih ke sentimen, tidak melulu soal fundamental ekonomi. Karena itu dalam jangka pendek, nilai tukar rupiah masih akan berfluktuasi tergantung kondisi eksternal dan domestik.
Respon Menkeu dan BI
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kepada awak media di Jakarta, Selasa (7/4/2026), nilai tukar rupiah yang melorot di atas Rp17.000 itu, masih sesuai skenario yang disusun pemerintah pasca pecahnya perang AS-Irang awal Maret 2026.
“Dalam simulasi pemerintah (mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah itu), rupiahnya bukan (lagi seperti yang ada) di APBN 2026, tapi sudah dinaikkan ke level tertentu. Nah, angka Rp17.000 itu masih termasuk dalam skenario,” katanya.
Baca juga: Penerimaan Pajak Melonjak, Tapi Pemerintah Tetap Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang
Sementara Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi prioritas utama BI. Untuk itu, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimilikinya.
“BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market DNDF (Domestic Non Deliverable Forward), maupun NDF (Non-Deliverable Forward) di offshore market,” kata nya seperti dikutip Bloomberg Technoz, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, dampak konflik Timur Tengah bersifat dua arah. Selain kenaikan harga minyak dunia, juga kenaikan harga komoditas seperti batubara dan minyak sawit.
“Posisi Indonesia sebagai negara eksportir komdoitas, dapat memberikan efek positif bagi perekonomiannya, sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi konflik tersebut,” jelas Destry.