Grand Riscon Padjajaran: Sudah Dikembangkan 10 Tahun, Rumah Terbangun 700 Unit, Legalitas Lengkap, Pemilikan Tanahnya Tetap Bisa Digugat
Grand Riscon Padjajaran adalah proyek perumahan yang dikembangkan PT Riscon Victory di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, setelah diambil alih dari pengembang sebelumnya pada 2014 dan dikembangkan kembali sekitar setahun kemudian.
Awalnya luas lahan perumahan hanya sekitar 4 hektar. Tapi, kemudian diperluas secara bertahap hingga saat ini mencapai sekitar 42 ha (izin lokasi), dengan lahan yang sudah dibebaskan sekitar 38 ha.
Semua lahan yang dibebaskan sudah dilengkapi legalitas lengkap termasuk sertifikat tanah (SHM, SHGB), AJB, IMB, bukti pembayaran pajak, hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Hingga saat ini pengembang sudah membangun sekitar 700 unit rumah di Grand Riscon Padjajaran, subsidi dan nonsubsidi, disertai aneka fasilitas termasuk SMAN, GOR mini, dan belakangan juga Kopdes Merah Putih.
Belakangan (sekitar dua tahun lalu) pemerintah pusat cq Kementerian PU menyatakan, sekitar 7 ha lahan di kawasan Cimanggis bakal terkena proyek jalan tol Depok-Antasari (Desari) seksi 4, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), baik yang dimiliki developer maupun perorangan dan perorangan yang tergabung dalam koperasi dll.
Namun, tidak lama setelah pengumuman Kementerian PU itu, datang gugatan dari PT Cemerlang Biru Indonesia (CBI) yang mengklaim kepemilikan sekitar 20 ha lahan di kawasan dengan bukti kepemilikan Eigendom Verponding.
Eigendom
Eigendom Verponding adalah dokumen hak warisan kolonial Belanda, yang memberikan hak penuh kepada pemegangnya untuk menguasai, menikmati, dan menggunakan tanah.
Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960, sistem hukum pertanahan di Indonesia mengalami unifikasi ke hukum nasional.
Terkait UUPA, pemerintah memberikan waktu konversi selama 20 tahun (berakhir pada 24 September 1980), untuk tanah eigendom verponding diubah menjadi status hak menurun hukum Indonesia (SHM, SHGB dll).
Karena itu, saat ini dokumen eigendom verponding tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah secara mandiri.
Berdasarkan aturan pertanahan (termasuk PP No. 18 Tahun 2021), surat-surat hak lama seperti itu kini hanya berfungsi sebagai petunjuk atau alas hak awal, atau bukti sejarah penguasaan/pembayaran pajak saat mendaftarkan tanah tersebut ke kantor pertanahan. Tanah yang tidak dikonversi melewati batas waktu, dapat beralih status menjadi tanah negara.
Baca juga: Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke Komisi Yudisial
Janggal
Lahan yang diklaim penggugat (CBI) mencakup milik developer, serta perorangan dan perorangan yang tergabung dalam koperasi dll, yang kesemuanya sudah dilengkapi legalitas lengkap.
Gugatan diajukan CBI ke Pengadilan Negeri di Cibinong, Bogor, dan dimenangkan, melalui Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.
Para pemilik tanah menilai putusan pengadilan itu janggal, dan karena itu melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY) di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu, menyoroti sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan CBI.
Para pelapor menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama proses persidangan.
Menurut Ferry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026), usai melapor ke KY, selain dokumen kepemilikan, para pelapor juga memiliki sejumlah bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah secara nyata.
Di kawasan tersebut telah berdiri sekitar 700 rumah (Grand Riscon Padjajaran) beserta jalan lingkungan dan berbagai sarana pendukung lainnya.
Dokumen pendukung lain mencakup IMB yang telah terbit sejak 2017, izin lokasi pada 2015, serta pengesahan site plan pada 2016. Para pemilik juga mengklaim telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama bertahun-tahun.
Bahkan, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.
Ferry menegaskan, kronologi dokumen tanah tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat dasar klaim kepemilikan yang diajukan penggugat.
Alasannya, 12 akta pelepasan hak yang menjadi dasar gugatan CBI, baru dibuat pada 31 Agustus 2022, sementara PT CBI baru berdiri pada 15 Januari 2016.
Para pelapor juga menyampaikan, berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan, Kantor Pertanahan disebut menolak mendaftarkan akta pelepasan hak tersebut karena objek yang dilepaskan merupakan hak garap.
Baca juga: HIMPERRA: Kasus Grand Riscon Padjajaran, Ancaman Terhadap Investasi dan Proyek Strategis Nasional
Banding
Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, para tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, perkara ini masih dalam proses hukum dan putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Majelis hakim dalam putusan tersebut juga menolak permintaan pelaksanaan putusan serta-merta (oleh penggugat). Sertifikat kepemilikan para pemilik tanah juga tidak pernah dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum,” jelas Ferry.
Ia berbicara didamping Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari T Priyono, direksi PT Riscon Victory (pengembang Grand Riscon Padjajaran), serta beberapa perwakilan pemilik tanah.
Karena itu, Ferry meminta para pemilik tanah tetap tenang. Putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, karena tergugat mengajukan banding.
Dengan kata lain, para pemilik tanah jangan langsung menyimpulkan sertifikat kepemilikannya telah dibatalkan melalui putusan pengadilan tersebut.
Melalui laporan kepada KY, para tergugat berharap dugaan persoalan etik dalam penanganan perkara, dapat diperiksa secara objektif dan berimbang sesuai kewenangan lembaga tersebut.
Mereka juga meminta majelis hakim pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung), memeriksa seluruh memori banding beserta bukti-bukti yang telah diajukan secara saksama.