Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke Komisi Yudisial
Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY) di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong (Bogor) Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.
Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu, menyoroti sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan PT Cemerlang Biru Indonesia (CBI/pengugat).
Para pelapor (tergugat) menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak (penggugat dan tergugat) selama proses persidangan.
Menurut Ferry Ricardo, pengaduan kepada KY bukan merupakan upaya menyerang pribadi hakim, atau mengintervensi putusan pengadilan.
Pengujian terhadap benar atau tidaknya substansi putusan merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding, sedangkan KY diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara.
“Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY, pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini,” kata Ferry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia berbicara bersama Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari T Priyono, direksi PT Riscon Victory (pengembang Grand Riscon Padjajaran), serta beberapa perwakilan pemilik tanah (perorangan dan perorangan yang tergabung dalam koperasi dll) yang lahannya hendak dibeli developer dan/atau pemerintah untuk proyek jalan tol Depok-Antasari (Desari) seksi IV.
Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diminta diperiksa KY. Salah satunya terkait tidak dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan para tergugat (pemilik tanah).
Mulai dari sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), bukti pembayaran pajak, hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Para pelapor (pemilik tanah) juga mempersoalkan dugaan ketidakseimbangan perlakuan terhadap para pihak, serta penggunaan sejumlah rujukan dalam pertimbangan putusan yang menurut mereka bersumber dari tulisan jurnal dan unggahan internet, bukan dari peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.
Ferry menyoroti sejumlah pertimbangan putusan yang dinilai saling bertentangan. Di satu sisi, majelis hakim menyatakan Eigendom Verponding Nomor 54 (alas hak warisan kolonial yang jadi dasar gugatan) tidak sah sebagai bukti kepemilikan penggugat (PT CBI).
Namun, di sisi lain, majelis tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 tertanggal 31 Agustus 2022, yang mendasarkan klaim penggugat pada dokumen tersebut.
Majelis hakim juga dinilai menghadirkan pertimbangan yang tidak konsisten. Di satu sisi menyatakan kerugian penggugat (CBI) tidak terbukti, tapi tetap menyatakan para tergugat (pemilik tanah) melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum mereka membayar uang paksa (dwangsom) Rp1 juta per hari.
Dokumen kepemilikan
Dalam koncferensi pers itu, sejumlah pemilik tanah menyampaikan langsung riwayat perolehan dan dokumen legalitas kepemilikan tanah mereka.
Mereka menegaskan, bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa, telah dimiliki berdasarkan sertifikat resmi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui prosedur hukum.
Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta misalnya, mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 7 Desember 1990.
Sertifikat tersebut berasal dari proses perolehan tanah yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.176.S/AGR-DA/171-88 tanggal 31 Oktober 1988, tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan BPKP.
Sementara PT Riscon Victory (pengembang Grand Riscon Padjajaran) menyatakan, memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB.
Perseroan juga mengantongi izin lokasi seluas sekitar 415.890 meter persegi, melalui keputusan Bupati Bogor pada 13 Juli 2015, serta pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada 27 Desember 2016.
Baca juga: HIMPERRA: Kasus Grand Riscon Padjajaran, Ancaman Terhadap Investasi dan Proyek Strategis Nasional
Pemilik tanah perorangan, Awang Suwargha Roesli, menyebut memiliki dua bidang tanah dengan total luas 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766.
Kedua bidang tersebut diperoleh melalui akta jual beli di hadapan PPAT pada 15 Juni 1993, dengan pembayaran yang telah dilunasi.
Hal serupa disampaikan Chaerul Saleh yang memiliki tanah seluas 384 meter persegi di Blok N Nomor 01, Desa Cimanggis, berdasarkan SHM Nomor 2862. Tanah tersebut diperoleh melalui Akta Jual Beli Nomor 496/476-Bojonggede/1992 tanggal 19 Juni 1992.
Sementara Asbay Lientje mengungkapkan, memiliki beberapa bidang tanah di kawasan kavling Koperasi Karyawan BPKP berdasarkan sejumlah SHM yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021.
Dia juga menyebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut pada 2025.
Hasil pengecekan, menurut keterangannya, menyatakan tidak terdapat sengketa, konflik, perkara, maupun tumpang tindih bidang tanah. Kewajiban pajak atas tanah-tanah tersebut juga telah dilunasi.