Per 31 Oktober Defisit APBN 1,47 Persen, Masih Jauh di Bawah Target, Keseimbangan Primer Surplus
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga 31 Oktober tetap solid di tengah dinamika perekonomian global.
Tercermin dari realisasi pendapatan negara yang tumbuh signifikan dan belanja negara yang masih on track. Selain itu, keseimbangan primer juga masih positif (surplus) dengan defisit tetap terkendali di bawah sasaran.
“Ini hasil yang baik, pendapatan negara dan belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta akhir pekan ini (13/11/2026). Ia didampingi ketiga wakil menkeu dan para pejabat tinggi Kemenkeu.
Suahasil menyebut pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp2.618 triliun, atau 83 persen dari target APBN. Angka ini mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Positifnya kinerja penerimaan negara, ditopang oleh sejumlah komponen seperti penerimaan pajak yang terealisasi sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.
Secara tahunan (year-on-year), angka tersebut tumbuh 23,2 persen seiring meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan perbaikan sistem administrasi Coretax.
Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN dan tumbuh 7,2 persen, didorong oleh lonjakan bea keluar sebesar 43,4 persen akibat kenaikan harga komoditas dan hilirisasi.
Baca juga: Menkeu: Hingga Triwulan III Kinerja Fiskal Terjaga, APBN Kredibel
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target awal dengan realisasi Rp551,8 triliun, atau 120 persen dari target atau tumbuh 37 persen. Besaran PNBP ini antara lain dikontribusikan oleh penerimaan sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan.
Sementara realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun, atau setara 78 persen dari pagu APBN, tumbuh 15,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Rincian belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.
“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja itu seperti apa,” kata sang Bendahara Negara.
Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB itu masih on track menuju target defisit 2,85 persen dari PDB (yang diperlebar dari target defisit semula 2,68 persen karena meningkatnya harga minyak),” jelasnya.
Selain itu dengan pendapatan dan belanja negara seperti disebutkan di atas, keseimbangan primer juga masih mencatat surplus Rp114,8 triliun.
Baca juga: 2027 Belanja Negara Disepakati Tembus Rp4.106 Triliun, Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Keseimbangan primer surplus berarti, total pendapatan negara lebih besar daripada belanja di luar pembayaran bunga utang.
Ini menandakan pemerintah mampu membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang menggunakan pendapatannya, tanpa harus menerbitkan utang baru, yang mencerminkan kesehatan fiskal.
Menkeu menjelaskan, desain defisit dalam APBN merupakan instrumen ekspansif untuk membiayai kebutuhan masyarakat, dan tidak berkaitan dengan konsep untung-rugi.
“APBN itu nggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegasnya.