Harga Pasar Pertalite Kini Rp18.102, Tapi Tetap Dijual Rp10.000, Subsidi BBM Membengkak
Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melambungkan harga minyak mentah dunia, dan peningkatan konsumsi, membuat beban subsidi energi dan non energi, yang harus ditanggung pemerintah membengkak.
Menteri Keuangan (Mnekeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA 2026 di Jakarta akhir pekan ini (13/11/2026), menungkapkan, hingga akhir Oktober 2026 pemerintah telah menggelontorkan Rp415,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi dan nonenergi (subsidi BBM, LPG, listrik, pupuk dan bunga KUR).
Angka subsidi dan kompensasi itu sudah mencapai 93 persen dari alokasi dalam APBN 2026, dan meningkat 32 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Subsidi dan kompensasi energi punya tujuan sama, menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Bedanya, alokasi dan besaran subsidi energi ditetapkan di awal dalam APBN, kemudian dibayarkan secara rutin berdasarkan realisasi volume barang/jasa yang disubsidi.
Sedangkan kompensasi energi timbul ketika badan usaha menanggung terlebih dulu selisih harga jual di pasar dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Penggantiannya oleh pemerintah baru dibayarkan setelah melalui proses verifikasi dari instansi berwenang seperti BPK.
Kemenkeu mencatat, harga keekonomian Pertalite saat ini mencapai Rp18.012 per liter, tapi tetap dijual Rp10.000 sehingga pemerintah menanggung subsidi Rp8.102 per liter.
Harga keekonomian solar bahkan lebih tinggi lagi, saat ini Rp21.457 per liter, tapi tetap dijual Rp6.800 per liter, sehingga pemerintah harus menanggung subsidi Rp14.657 per liter.
Sementara LPG 3 kg harga keekonomiannya saat ini sekitar Rp42.000 per kg, tapi tetap dijual Rp16.000 – Rp19.000 per kg di tingkat agen, sehingga pemerintah harus menanggung beban subsidi Rp23.000 – Rp26.000 per tabung.
Nilai keekonomian/harga asli per tabung berada di kisaran atas (sekitar Rp42.000-an per tabung sebelum subsidi, dengan harga jual eceran di masyarakat yang dipertahankan tetap rendah melalui skema subsidi spesifik).
Baca juga: Subsidi BBM Melambung, Presiden Minta Tim Ekonomi Rumuskan Kebijakan Hemat Energi
Menurut Menkeu Suahasil, selama 2024, 2025, dan 2026 hingga Maret, harga keekonomian Pertalite hanya sedikit di atas Rp10.000, sehingga subsidi yang ditanggung pemerintah hanya sedikit.
“Tapi, mulai April harganya mulai meningkat (sehingga beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah makin tinggi),” katanya.
Hal serupa terjadi pada solar. Kenaikan harganya secara signifikan mulai April 2026, dari sebelumnya stagnan tidak jauh dari Rp 6.800 per liter.
“Kenaikan itu karena harga minyak dunia meningkat pesat akibat konflik di Timur Tengah. (Subsidi) selisih harga Pertalite dan Solar, harus ditanggung APBN, ditanggung para pembayar pajak. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia,” jelas Suahasil.
Hingga Oktober 2026, Menkeu menyebutkan, penyaluran BBM subsidi mencapai 15.244 ribu kiloliter (KL), naik 9,5 persen secara tahunan (yoy).
Kemudian penyaluran LPG 3 kg mencapai 6.499 juta kg, naik 2,3 persen (yoy), kompensasi tarif listrik diberikan kepada 43,5 juta pelanggan, atau naik 2,3 persen (yoy).
Baca juga: Per 31 Oktober Defisit APBN 1,47 Persen, Masih Jauh di Bawah Target, Keseimbangan Primer Surplus
Untuk listrik, besaran harga keekonomiannya bervariasi tergantung golongan pelanggan (seperti pelanggan rumah tangga bersubsidi 450 VA/900 VA).
Yang jelas, pemerintah menanggung selisih tarif (kompensasi/subsidi) agar tarif per kWh yang dibayar masyarakat kurang mampu tetap terjangkau.
Sementara untuk subsidi nonenergi, dibayarkan untuk penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 7,1 juta ton, naik 9,7 persen (yoy), serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 4,2 juta debitur, meningkat 7,7 persen (yoy).
Beban subsidi yang membengkak itu memang tidak membuat defisit APBN melambung. Sampai 31 Oktober 2026 masih terjaga di level 1,47 persen PDB, masih jauh di bawah target 2,85 persen.
Namun bersama realisasi anggaran untuk program populis Makan Bergizi Gratis senilai Rp173,2 triliun untuk 58,2 juta penerima manfaat (per 31 Oktober 2026), dan juga Kopdes Merah Putih (alokasi anggaran Rp240 triliun), beban subsidi BBM memakan porsi terbesar APBN sehingga hanya tersisas sedikit untuk pembangunan.
Baca juga: Menkeu: Penerimaan Negara On Track, Tapi Harus Ditingkatkan untuk Menutup Subsidi BBM
Khusus Kopdes tidak disebutkan spesifik realisasi anggarannya hingga 31 Oktober 2026. Tapi, dari berbagai sumber didapat informasi, gerai yang selesai dibangun mencapai 30.132 unit, dengan 5.863 gerai telah mendapatkan berita acara verifikasi dan validasi dari Kemenkeu, dan 11.185 gerai dalam proses verifikasi.
Pembayaran anggaran pembangunan dilakukan secara bertahap melalui bank-bank BUMN, sesuai tagihan dan tuntasnya validasi.
Tagihan tahap pertama yang jatuh tempo per 25 September 2026 disebut sebesar Rp37 triliun, dengan alokasi dana disiapkan dan ditempatkan pemerintah di bank-bank BUMN.