Per 31 Oktober Realisasi KUR Perumahan Rp29,18 Triliun untuk 119.791 Debitur
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat, hingga 31 Oktober 2026 realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai sebesar Rp29,18 triliun untuk 119.791 debitur.
Realisasi tersebut setara 70,04 persen dari target penyaluran sebesar Rp41,66 triliun. Target KPP yang disebutkan Kementerian PKP berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Semula targetnya disebut Rp36 triliun tahun ini, kemudian karena peminatnya kata Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) banyak, kuotanya ditambah menjadi Rp50 triliun.
“Realisasi pembiayaan itu terbagi menjadi dua kelompok utama. Yakni, sisi permintaan rumah dan sisi penyediaan rumah. Pembiayaan sisi permintaan rumah mencapai Rp19,14 triliun untuk 115.671 debitur.
Sedangkan pembiayaan sisi penyediaan rumah mencapai Rp10,04 triliun untuk 4.120 debitur,” kata Menteri Maruarar dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KPP di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rapat dihadiri para pejabat BP BUMN dan Kemenko Perekonomian, perbankan yang menyalurkan KPP, dan para pejabat Kementerian PKP.
Baca juga: Realisasi Tinggi, Kuota KUR Perumahan Tahun Ini Dinaikkan Jadi Rp50 Triliun
Dari sisi permintaan, pembiayaan diklaim mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh akses terhadap hunian yang layak (pembangunan dan renovasi rumah).
Dari sisi penyediaan, pembiayaan diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha dalam ekosistem perumahan (pengembang, pemborong, pemasok, toko bahan bangunan, dan jasa-jasa pendukung).
Pulau Jawa masih mencatat penyaluran KPP terbesar sebesar Rp18,48 triliun untuk 86.333 debitur. Sumatera menempati posisi kedua dengan nilai penyaluran Rp4,10 triliun untuk 14.429 debitur.
Diikuti Sulawesi sebesar Rp2,45 triliun untuk 6.850 debitur, Bali-Nusra Rp1,83 triliun untuk 4.936 debitur, serta Maluku dan Papua Rp405,08 miliar untuk 1.015 debitur.
Baca juga: Realisasi Masih Rendah, Menteri PKP Minta Bank Genjot Penyaluran KPR FLPP dan KUR Perumahan
Berdasarkan provinsi, 5 lima provinsi mencatat penyaluran KPP terbesar. Yaitu, Jawa Tengah sekitar Rp6,62 triliun, Jawa Timur Rp4,78 triliun, Jawa Barat Rp4,59 triliun, Sulawesi Selatan Rp1,36 triliun, dan Bali sekitar Rp1,08 triliun
“Realisasi penyaluran yang tinggi menunjukkan, besarnya kebutuhan dan aktivitas pengadaan perumahan di 5 wilayah daerah, yang memberikan dampak berantai terhadap ekonomi lokal, mulai dari pengadaan bahan bangunan hingga jasa konstruksi dan pengembangan perumahan oleh developer,” jelas Ara.
Dari sisi bank penyalur, Bank BRI masih mencatat nilai penyaluran terbesar sekitar Rp13,34 triliun untuk 89.176 debitur.
Diikuti Bank BTN Rp6,50 triliun untuk 9.955 debitur. Bank BNI Rp2,70 triliun untuk 3.729 debitur, dan Bank Mandiri Rp2,40 triliun untuk 7.695 debitur.