Realisasi Masih Rendah, Menteri PKP Minta Bank Genjot Penyaluran KPR FLPP dan KUR Perumahan
Sepanjang akhir pekan ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi nebgenai KPR FLPP dan KUR Perumahan bersama tiga bank BUMN (BRI, BNI dan BTN) di Jakarta.
Kegiatan diadakan untuk mendorong percepatan realisasi penyaluran kedua skim kredit perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan UMKM bidang perumahan (developer, kontraktor, toko bahan bangunan dan suplayer terkait lainnya) tersebut.
Melalui keterangan tertulis, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, hingga 10 September 2026 realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP baru mencapai 147.871 unit rumah senilai Rp18,4 triliun, dari target penyaluran FLPP tahun ini sebanyak 350.000 unit rumah.
Sementara realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, menurut Kementerian PKP, hingga 8 September 2026, baru mencapai Rp24,9 triliun kepada 107.603 debitur atau baru sekitar 50 persen dari kuota KPP 2026, atau 65,24 persen kalau target KPP 2025 (sejak Oktober 2025) dimasukkan.
Pembiayaan pada sisi permintaan atau demand masih mendominasi dengan kontribusi 66,38 persen atau sebesar Rp16,53 triliun. Sementara pembiayaan pada sisi penyediaan atau supply mencapai 33,62 persen atau sebesar Rp8,37 triliun.
Pada sisi demand, pemanfaatan dana KPP paling banyak digunakan untuk renovasi rumah yang telah dimanfaatkan oleh 85.995 debitur. Sementara pada sisi supply, penyaluran terbesar diserap pengembang perumahan skala UMKM dengan nilai Rp4,95 triliun.
Semula kuota KPP 2026 ditetapkan pemerintah cq Kemenko Perekonomian sebesar Rp36 triliun. Karena realisasinya dianggap bagus, medio tahun ini kuota KPP 2026 itu ditingkatkan menjadi Rp50 triliun.
Dalam sosialisasi, baik Komisioner BP Tapera maupun Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), menekankan kepada peserta acara (pelaku UMKM, pedagang toko bangunan, kontraktor, dan pengembang, tentang kemudahan mengakses informasi rumah subsidi melalui kanal digital.
Mereka tak lupa menyebut pembiayaan rumah subsidi yang tidak memberatkan MBR, termasuk uang muka yang ringan dan pilihan tenor KPR hingga maksimal 40 tahun.
Baca juga: KPR Subsidi 40 Tahun Hanya untuk Pembeli Rumah Pertama. BP Tapera Percepat Implementasi
Untuk KPR FLPP, setelah BTN dan Bank Syariah Nasional (BSN), BRI tercatat sebagai bank penyalur FLPP terbesar. Hingga 10 September 2026, BRI telah merealisasikan 16.405 unit KPR Sejahtera FLPP senilai Rp2,06 triliun.
Sementara untuk KPP yang didukung 29 bank BUMN, BPD, dan bank swasta, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sekitar Rp12 triliun atau 48,19 persen dari total realisasi nasional.
Menteri PKP mendorong percepatan penyaluran KPR subsidi FLPP dan KUR Perumahan tersebut, guna mencapai target yang telah ditetapkan.
“Target penyaluran FLPP untuk 350.000 rumah subsidi tahun ini harus kita capai bersama. Saya mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat penyaluran,” kata Maruarar, dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya menetapkan kebijakan, tapi juga harus memastikan pelaksanaannya berjalan cepat dan mudah bagi MBR dan UMKM.
“Khusus BRI, saya mau realisasi KPP-nya bisa mencapai 55 persen dari kuota Rp50 triliun. Untuk itu BRI harus punya strategi agar demand dan supply-nya juga kuat. Caranya bisa dari sistem, strategi, dan pertemuan-pertemuan strategis,” jelas Menteri PKP.
Baca juga: Hingga Mei Realisasi Penyaluran KUR Perumahan Capai Rp16,8 Triliun, Rp9,2 Triliun Disumbang BRI
Harapan serupa disampaikannya kepada BNI. Ara meminta BNI meningkatkan penyaluran KPP hingga akhir tahun, dan menjadi salah satu bank dengan penyerapan KPP terbaik. “Saya percaya BNI ke depan lebih maju dan lebih baik lagi. BNI perlu membuat sejarah sebagai bank penyalur KPP paling tinggi, bukan paling rendah,” kata Menteri Maruarar.
Sementara BTN, sejak KPP diluncurkan Oktober 2025, sudah menyalurkan KPP senilai Rp7,4 triliun. Yaitu, untuk sisi supply sebesar Rp5,4 triliun dan sisi demand Rp2 triliun.
Menurut Direktur Corporate Banking BTN Helmi Afrisa, KPP sisi supply dapat dimanfaatkan developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan skala UMKM dengan plafon kredit maksimal Rp5 miliar per debitur. Sedangkan, KPP sisi demand memberikan pembiayaan hingga Rp500 juta per debitur, bagi UMKM perorangan untuk membeli, membangun, dan merenovasi rumah yang dijadikan tempat usaha.
Baca juga: Realisasi Tinggi, Kuota KUR Perumahan Tahun Ini Dinaikkan Jadi Rp50 Triliun
Menteri PKP mengapresiasi BTN sebagai bank dengan penyaluran KPP sisi supply tertinggi. “Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas (melalui KPP),” kata Ara.
Sepanjang Januari-9 September 2026, penyaluran KPP BTN telah mencapai Rp5,25 triliun dari target Rp10 triliun tahun ini. Mdenteri Maruarar mendorong BTN terus melakukan terobosan, guna mempercepat penyaluran KPP.
“Pembiayaan perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian, karena turut menggerakkan bisnis developer, kontraktor, toko bahan bangunan, hingga industri manufaktur, dan menyerap banyak tenaga kerja,” pungkas Ara.