Perkuat Rupiah dan Jaga Inflasi, BI Rate Dinaikkan Jadi 6 Persen. Bisa Tekan Penyaluran Kredit
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 November 2026, memutuskan menaikkan bunga acuan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen, suku bunga deposit facility 25 bps menjadi 5,25 persen, dan suku bunga lending facility 25 bps menjadi 6,75 persen.
Mengutip keterangan hasil RDG BI yang dilansir, Rabu (18/11/2026), kenaikan BI Rate merupakan langkah untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, dan sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.
Saat ini spread (selisih) BI Rate dengan imbal hasil (yield) surat utang AS memang makin mengecil, menyusul kenaikan bunga acuan bank sentral AS Fed Fund Rate.
Akibatnya rupiah yang terus melemah akan makin mendorong pelarian modal asing, karena tidak ada lagi keuntungan menempatkan dana di Indonesia.
Namun, di pihak lain kenaikan BI Rate juga akan memicu peningkatan bunga kredit perbankan, yang selanjutnya menekan penyaluran kredit dan kemudian pertumbuhan ekonomi.
RDG BI sendiri menyatakan, agar penyaluran kredit tetap meningkat, BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial longgar dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi, melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Baca juga: Demi Ekonomi Tetap Tumbuh, BI Tidak Naikkan BI Rate, Tetap 5,75 Persen
Kemudian memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR) dengan Bank Indonesia, yang memungkinkan perbankan memperoleh dana rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), yang berlaku paling lambat Maret 2027.
Lalu, memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan (penyaoluran kredit), dengan melakukan persiapan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) financing channel paling tinggi 3 persen dari simpanan masyarakat (DPK), melalui optimalisasi dukungan kepada kredit/pembiayaan perbankan untuk sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, dan penguatan dukungan pembiayaan terhadap UMKM, yang berlaku 1 Desember 2026.
Serta, memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi 2 persen dari DPK, untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.
Terakhir, memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya, dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada Oktober 2026, BI menilai kredit perbankan tetap kuat, ditopang kebijakan makroprudensial longgar, tumbuh 13,21 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibanding September 2026.
Pendorong utamanya masih kredit investasi dan kredit modal kerja yang tumbuh masing-masing 21,32 persen (yoy) dan 12,99 persen (yoy). Sementara kredit konsumsi masih tetap payah, hanya tumbuh 4,73 persen (yoy), makin rendah dibanding bulan-bulan sebelumnya.