HIMPERRA: Kasus Grand Riscon Padjajaran, Ancaman Terhadap Investasi dan Proyek Strategis Nasional
Konflik pertanahan di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, menyusul gugatan PT Cemerlang Biru Indonesia (CBI) terhadap para pemilik tanah di kawasan (developer, perorangan, koperasi dll), merupakan ancaman terhadap kepastian usaha dan investasi, serta pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Pasalnya, dari sekitar 20 ha lahan yang digugat CBI, sekitar 7 ha akan dipakai untuk proyek jalan tol Depok-Antasari (Desari) seksi 4, yang merupakan PSN.
“Gara-gara jalan tol bakal melintasi kawasan, tiba-tiba ada yang datang mengklaim kepemilikan tanahnya, dengan alas hak eigendom verponding,” kata Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono kepada awak media, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026), usai bersama pengacara Ferry Ricardo dan pemilik tanah melapor ke Komisi Yudisial (KY).
Mereka mengadu ke KY karena putusan Pengadilan Bogor di Cibinong yang memenangkan penggugat (CBI) dinilai janggal.
Pasalnya, para pemilik tanah sudah lama mengantongi sertifikat atas tanahnya (SHM, SHGB), termasuk (untuk developer) izin lokasi, site plan, bukti pembayaran PBB, sampai hasil pengecekan mengenai keabsahan sertifikat ke Kantor Pertanahan Bogor.
Menurut Ari, sengketa tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus keberlanjutan usaha/investasi di sektor perumahan dan pembangunan infrastruktur.
Munculnya klaim kepemilikan tanah yang hanya bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding, di tengah keberadaan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun, merupakan persoalan serius.
“Hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan bukti-bukti yang ada. Mengabaikan dokumen kepemilikan yang sudah jelas, bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tapi juga menciptakan ketidakpastian hukum,” tegas Ari.
Dia mengingatkan, ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas, dari sekedar konflik antara para pihak yang berperkara.
Apalagi, kawasan Grand Riscon Padjajaran memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) Seksi IV.
PT Riscon Victory, pengembang Grand Riscon Padjajaran, memiliki penguasaan lahan mencakup hampir 60 persen dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut.
Karena itu, persoalan kepemilikan tanah yang berlarut-larut, berpotensi menghambat penyelesaian proyek infrastruktur sekaligus pengembangan kawasan perumahan.
“Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang makin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional,” tegasnya.
Ari menambahkan, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama industri properti. Pengembang membutuhkan kepastian terhadap status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan berkelanjutan.
Bila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan secara sah saja, masih dapat menghadapi klaim yang tidak jelas dasar hukumnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di sektor properti.
Baca juga: Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke Komisi Yudisial
Dia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Menurut informasi yang disampaikan para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar PBB, kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.
“Ini juga jadi persoalan bagi pemda. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk membayar pajaknya. Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap, justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Ari berharap proses pemeriksaan laporan di Komisi Yudisial berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangannya.
Dia juga meminta persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama bila menyangkut dugaan pengabaian bukti-bukti hukum yang telah dimiliki masyarakat.
“Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif, sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Jangan sampai sesuatu yang secara hukum telah memiliki dasar dan bukti kuat, justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak,” ujarnya.
Ari juga menyatakan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait, agar mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing.