HomeBerita PropertiKementerian PKP Akan Tegakkan Aturan Hunian Berimbang, Pengembang Wajib Jalankan

Kementerian PKP Akan Tegakkan Aturan Hunian Berimbang, Pengembang Wajib Jalankan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menegakkan aturan hunian berimbang, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

Penegakan regulasi hunian berimbang menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, menekan backlog perumahan nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

“Seluruh jajaran Kementerian PKP bergerak dengan semangat yang sejalan dengan Komisi V DPR dan arahan Menteri PKP, untuk menegakkan aturan hunian berimbang sesuai amanat undang-undang, serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.

Ia menegaskan hal itu, saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae, dalam rangka peninjauan pelaksanaan hunian berimbang di kawasan Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (20/11/2026).

Mengutip keterangan Kementerian PKP, Roberia menerangkan, Kementerian PKP telah menyiapkan langkah-langkah agar aturan hunian berimbang bisa segera dilaksanakan di lapangan.

Kementerian PKP sedang menyusun pendataan yang akurat dan aplikatif terkait kepatuhan pengembang. Selain itu, Kementerian PKP juga tengah mendorong penguatan kepastian hukum dan kelembagaan.

Yaitu, melalui percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Penegakan Hunian Berimbang, Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Penegakan Hunian Berimbang, serta pengoperasian Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan (PUSLAHPASRUM).

Baca juga: Satu Hamparan Hunian Berimbang Yang Ditafsirkan Satu Pulau

Secara sederhana, kewajiban hunian berimbang diatur berdasarkan komposisi antara rumah mewah, menengah, dan sederhana, dengan acuan 1 rumah mewah, harus diiringi pembangunan 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana.

Bagi pengembang perumahan skala besar, kewajiban penyediaan hunian berimbang bersifat mutlak dalam satu hamparan dengan komposisi 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana.

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menegaskan, kewajiban penerapan hunian berimbang bagi pengembang telah diatur secara jelas dalam undang-undang.

Baca juga: Soal Hunian Berimbang Pengembang Masih Mau Berkelit

Meski idealnya dibangun dalam satu hamparan kawasan, ketentuan juga memberikan ruang penyesuaian dalam satu wilayah kabupaten/kota bila terdapat keterbatasan lahan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Pembentukan Kementerian PKP dimaksudkan untuk mengatasi backlog perumahan, bagaimana kesulitan masyarakat memiliki rumah layak huni dapat teratasi. Komisi V memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat dan kemauan Kementerian PKP menjalankan misi itu,” kata Ridwan.

Berita Terkait

Ekonomi

2027 Warga RI Masih Semangat Pelesiran ke Luar Negeri, Tapi Makin Selektif dan Hemat

SiteMinder’s Changing Traveller Report 2027 menyebut, semangat orang Indonesia...

Subsidi BBM Melambung, Presiden Minta Tim Ekonomi Rumuskan Kebijakan Hemat Energi

Pemerintah terus mencermati perkembangan kondisi makroekonomi nasional, dan memperkuat...

Per 31 Oktober Defisit APBN 1,47 Persen, Masih Jauh di Bawah Target, Keseimbangan Primer Surplus

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, kinerja Anggaran Pendapatan...

Berita Terkini