HousingEstate, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengidentifikasi lahan dan aset-aset tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat. Sementara itu  banyak instansi pemerintah belum mengetahui cara melakukan pemetaan dan mendeteksi status tanah dan aset yang dimilikinya. Karena itu Kementerian ATR/BPN membuat aplikasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (Intip) yang akan memudahkan inventarisasi. Dengan aplikasi ini diharapkan aset-aset pemerintah di berbagai daerah dapat didata secara lebih baik.

“Aplikasi ini juga untuk mewujudkan tersedianya basis data tanah milik instansi pemerintah secara lebih akurat dan mutakhir. Pemerintah akan terus menertibkan tanah-tanah yang dimilikinya termasuk tanah milik BUMN dan badan-badan lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua aset ini harus bersertifikat dan jelas statusnya,” ujar Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, dalam siaran pers yang diterbitkan di Jakarta, Rabu (17/6).

Dikatakan, dengan aplikasi Intip akan diketahui kondisi aset yang sebenarnya. Misalnya apakah clean and clear, diduduki pihak lain, bersengketa, atau dokumennya belum ada. Setidaknya dengan basis data yang akurat pengurusan aset akan lebih mudah dan persoalannya diketahui lebih dini.  Aplikasi ini diperlukan karena setiap instansi pemerintah pada prinsipnya harus melakukan pemetaan terhadap semua aset tanah yang dimiliki baik yang sudah atau belum bersertifikat.

Himawan menyatakan, aplikasi yang dibuat mendapatkan apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu menilai aplikasi ini membuat kepemilikan aset pemerintah menjadi transparan. “Ke depan aplikasi ini termasuk teknologinya  akan terus diperbaharui dan dikembangkan supaya lebih mudah dan semakin meluas fitur-fiturnya. Untuk menyosialisasikan aplikasi Intip ini kami juga membuka pelatihan dan workshop secara online,” bebernya.