Belanja Pemerintah 2027 Fokus pada 8 Klaster, Salah Satunya Perumahan
Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan di DPR, Selasa (9/6/2026), tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 persen sampai 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada 2029.
Target itu akan ditopang antara lain melalui akselerasi investasi yang sangat kuat di kisaran 6,5 persen sampai 7,5 persen.
Pemerintah juga akan mensinergikan lebih erat kebijakan fiskal (pemerintah) dan moneter (Bank Indonesia), serta Danantara (investasi).
“Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan sektor keuangan dan sektor riil bergerak kuat, sehingga mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi (pada 2027),” kata Menkeu Purbaya dikutip dari keterangan Kementerian Keuangan, Selasa (9/6/2026).
Ia menyebutkan, APBN akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus menjadi katalis yang mendorong peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan.
Sementara Danantara diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi. Untuk memperkuat iklim investasi itu, pemerintah akan melanjutkan langkah debottlenecking dan deregulasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga.
Baca juga: Menkeu Purbaya Optimis Ekonomi 2027 Tumbuh Hingga 6,5 Persen. Ini Aneka Kebijakan yang Mendukungnya
Terkait agenda pembangunan sekaligus mendorong efek pengganda (multiplier effect) yang kuat bagi sektor riil, kebijakan fiskal 2027 difokuskan pada 8 klaster Program Prioritas Nasional (PPN). Yaitu, kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, terdapat program pendukung yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Baca juga: Ini 8 Sektor Prioritas untuk Dongkrak Ekonomi 2026, Tidak ada Sektor Perumahan
Pemerintah juga memastikan, program perlindungan sosial ke depan akan didorong lebih tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan dialihkan berbasis penerimaan manfaat langsung, dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS.
“Untuk itu semua, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan dengan defisit sebesar 1,8 persen sampai 2,4 persen terhadap PDB,” ujar Menkeu.