Infrastruktur Sanitasi Perkotaan Butuh Dana Besar

Melihat kemajuan suatu kota dapat dilihat dari dua variable. Selain kondisi lalu lintasnya juga infrastruktur sanitasinya. Hingga sekarang dua hal itu masih menjadi masalah serius di seluruh perkotaan Indonesia. Menurut Dodi Krispratmadi, Direktur Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), dibutuhkan anggaran sebesar Rp273 triliun untuk pengembangan sanitasi perkotaan hingga 5 tahun ke depan.

“Pemerintah hanya sanggup (menyiapkan dana) Rp34,7 triliun, hanya 12 persen. Anggaran sanitasi kita tahun ini sebesar Rp3,7 triliun untuk pembangunan drainase, persampahan, air limbah, dan lainnya. Jadi masih sangat jauh kebutuhan anggaran dengan realisasinya,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Kamis (23/6).

Di Jakarta ada 14 zona pengembangan sanitasi, setiap zona membutuhkan anggaran Rp14 triliun. Pada tahap pertama hanya dianggarkan Rp4,1 triliun. Karena itu pembenahan sanitasi ini harus dilakukan bersama dengan pinjaman luar negeri, dukungan pemerintah daerah, swasta, CSR, dan masyarakat.

Tahun ini Kemenpupera mengembangkan sistem sanitasi di empat kota di Makassar, Palembang, Pakanbaru, dan Jambi. Pemipaan di dalam tanah merupakan pekerjaan paling sulit dan memakan waktu lama. Karena itu pembangunan infrastruktur sanitasi umumnya proyek multi years.

“Pemerintah telah menyusun masterplan sanitasi hingga 11 tahun ke depan untuk memacu pencapaian universal access sanitasi pada tahun 2019. Nanti setelah 11 tahun masterplan ini akan dievaluasi kembali,” ujarnya.