Sabtu, April 18, 2026
HomeBerita PropertiMenteri Nusron Siapkan 37.709 Hektare untuk Bangun Rusun dan Kota Baru

Menteri Nusron Siapkan 37.709 Hektare untuk Bangun Rusun dan Kota Baru

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap program 3 juta rumah, salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo, dengan menyediakan lahan skala besar untuk pembangunan rumah rakyat di berbagai wilayah.

“Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal (rumah susun/rusun). Pada tahap berikutnya juga kita siapkan (lahan untuk) pengembangan kota baru sebagai solusi mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dalam rakor itu Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri. Begitu juga Maruarar, didampingi para petinggi Kementerian PKP.

Nuson menyebutkan, lahan potensial untuk perumahan rakyat tersebut, berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan yang terdata bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat, mencapai lebih dari 129 ribu hektare.

“Data awal kami menunjukkan, teridentifikasi sekitar 129.764 hektare lahan (yang bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat). Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” terang Nusron melalui keterangan tertulis Kementerian ATR/BPN, Jumat (17/4/2026).

Baca juga: Potensi Pengembangan Rusun di Lahan KAI Jabodetabek Mencapai 131.000 Unit

Untuk lahan di kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara untuk pengembangan kota satelit, disiapkan lahan dengan skala lebih luas.

“Untuk kota satelit, kebutuhan lahannya minimal 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Baca juga: Kementerian PKP Petakan Lahan BUMN untuk Rusun Warga Bantaran Rel dan MBT

Menteri PKP menyatakan, ketersediaan lahan merupakan faktor kunci keberhasilan PSN (Program Strategis Nasional) seperti program 3 juta rumah. “Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program tiga juta rumah. Kami ingin tanahnya bisa tersedia,” kata Maruarar.

Berita Terkait

Ekonomi

Beda dengan Fitch dan Moody’s, S&P Nyatakan Prospek Utang RI Tetap Stabil

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar positif dari...

Sepanjang 2025 Transaksi Lintas Negara dengan Mata Uang Lokal Capai Rp435 Triliun

Di tengah berbagai tantangan, dan prediksi pertumbuhan ekonomi global...

Dua Bulan Transaksi Lintas Negara dengan Mata Uang Lokal Capai Rp143 Triliun

Struktur perdagangan Indonesia menawarkan potensi kuat untuk memperluas transaksi...

Berita Terkini