BP Tapera Bilang Keterhunian Rumah Subsidi Capai 94,02 Persen
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi (Monev) ke-1 Tahun 2026 di jakarta, Selasa (5/5/2026).
Mengutip keterangan BP Tapera, Rabu (6/5/2026), rakor yang dihadiri mitra bank penyalur KPR subsidi dan asosiasi pengembang perumahan itu, dimaksudkan memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya dengan skim subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kegiatan dibuka Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al-Ammari, didahului penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi. Nauval menyatakan, realisasi penyaluran FLPP tahun ini hingga 4 Mei mencapai 54.961 unit.
Lima provinsi dengan realisasi penyaluran tertinggi adalah Jawa Barat (13.032 unit), diikuti Sulawesi Selatan (4.675 unit), Jawa Tengah (4.672 unit), Sumatera Selatan (3.697 unit), dan Jawa Timur (3.654 unit).
Sementara tingkat keterhunian rumah subsidi yang dibiayai FLPP meningkat menjadi 94,02 persen dari sebelumnya 93,62 persen.
“BP Tapera memngapreasiasi seluruh bank penyalur dan asosiasi pengembang atas kolaborasinya, sehingga tingkat keterhunian rumah subsidi FLPP bisa meningkat dari 93,62 persen menjadi 94,02 persen,” katanya.
Peningkatan itu menunjukkan adanya perbaikan kualitas penyaluran, sekaligus efektivitas pemanfaatan rumah subsidi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu mencerminkan makin kuatnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dalam memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan MBR yang membelinya.
Baca juga: Rumah Subsidi yang Tak Dihuni Capai 60-80 Persen
Selain bank penyalur KPR dan asosiasi pengembang perumahan, rakor juga menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“BPK memberikan apresiasi kepada BP Tapera sebagai lembaga yang telah menyampaikan laporan hingga mencapai 92 persen. Sementara KPK berperan memberikan berbagai masukan strategis, guna meningkatkan tata kelola program pembiayaan perumahan,” ujar Nauval.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komite Tapera unsur profesional Eko Djoeli Heripoerwanto, menyampaikan pentingnya integritas dalam ekosistem perumahan, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rakor juga membahas tindak lanjut hasil Pemantauan Rumah MBR Tahun 2025, serta persiapan pemantauan Tahun 2026.
“Ke depan, kami akan meningkatkan jumlah sampling pemantauan hingga 75.000 unit, guna memastikan keterhunian rumah, dengan cakupan minimal di 77 kabupaten/kota. Selain itu, pemantauan rumah siap huni pasca akad KPR FLPP ditargetkan minimal 10.000 unit,” jelas Nauval.
Baca juga: BP Tapera: Penyaluran FLPP Tepat Sasaran, 92 Persen Rumah Subsidi Dihuni
Seorang wartawan menanyakan secara tertulis, apa metode yang dipakai BP Tapera untuk menentukan tingkat keterhunian rumah subsidi FLPP, berapa samplingnya dan di mana saja, serta bagaimana dengan perumahan yang jauh dari akses transportasi?
Seorang staf BP Tapera menjawab, pemantauan dilakukan secara sampling terhadap lebih dari 70 ribu rumah di lebih dari 60 kabupaten/kota di lebih dari 20 Provinsi sudah terpantau.
Sementara mengenai perumahan subsidi FLPP, ia mengklaim semuanya sudah terkoneksi dengan infrastruktur jalan, dan sudah terpantau mulai dari Sumatera sampai Papua.